ILMU :PENGERTIAN PENGANTAR ILMU HUKUM

00.18




1.1 Batasan Pengertian tentang Ilmu Hukum
Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objektif hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek “hukum”, menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun.

            Dalam mempelajari hukum dapat digunakan beberapa metode seperti berikut :
1.      Metode idealis, adalah metode yang bertitik tolak dari suatu pandangan atau penglihatan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai – nilai tertentu.

2.      Metode normatif  analisis, adalah metode yang melihat hukum sebagai suatu system aturan yang abstrak.


3.      Metode sosiologis, adalah metode yang bertitik tolak dari pandangan yang melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

4.      Metode historis, adalah metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukum itu sendiri.


5.      Metode sistematis, adalah metode yang mempelajari hukum dengan cara melihat hukum sebagai satu system yang terdiri atas berbagai sub system seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum tata Negara.

6.      Metode komparatif adalah metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan antara tata hukum yang berlaku di suatu Negara tertentu dengan tata hukum yang berlaku di Negara lain, di masa lampau dan sekarang ini.



1.2 Batasan Pengertian tentang Pengantar lmu Hukum
Hakikat Pengantar Ilmu Hukum adalah sebagai dasar dari pegetahuan hukum yang mengandung pengertian – pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum itu sendiri.

1.3 Kedudukan dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum
            Kedudukan  Pengantar Ilmu Hukum dalam kesatuan kurikulum yang diajarkan pada fakultas hukum di Indonesia adalah sebagai mata kuliah dasar keahlian, oleh karena itu Pengantar Ilmu Hukum berfungsi memberikan pengertian – pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, bagi para mahasiswa fakultas hukum yang mengawali belajar tentang hukum.

1.4 Perbedaan dan Hubungan antara Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Ilmu Hukum
Objeknya :
Hukum pada umumnya yang tidak terbatas pada hukum positif Negara tertentu
Fungsinya :
Mendasari dan menumbuhkan motifasi bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum

Pengantar Hukum Indonesia
Objeknya :
Hukum positif Indonesia
Fungsinya :
Mengantarkan setiap orang yang akn mempelajari hukum positif Indonesia

MANUSIA SEBAGAI MAKHUK SOSIAL

Manusia dan Masyarakat
1.1 Bentuk – bentuk masyarakat
Kelompok – kelompok manusia yang berada dalam tempat atau wilayah tertentu ialah yang dinamakan masyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah “Zoom Politicon” artinya manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya.

            Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga :
1.      Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. Contoh : perkumpulan olahraga

2.      Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu masyarakat yang dengan tidak sengaja dibentuk, tetapi masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan. Contoh : penonton pertandingan sepak bola, penonton bioskop.


3.      Masyarakat tidak teratur, adalah masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Contoh : sekumpulan manusia yang membaca surat kabar di tempat umum

Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, bentuk masyarakat dibedakan menjadi dua :
1.      Masyarakat paguyuban (gemeinschaft) adalah masyarakat yang antara anggota satu dengan lainnya ada hubungan pribadi, sehingga menimbulkan ikatan batin. Contoh perkumpulan kematian, rumah tangga

2.      Masyarakat patembayan (gesselschaft) adalah masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lainnya bersifat lugas dan mempunyai tujuan yang sama untuk mendapat keuntungan material. Contoh : Perseroan terbatas
Menurut dasar perkehidupan atau kebudayaan masyarakat dapat dibedakan menjadi lima bentuk, yaitu :
1.      Masyarakat primitive dan masyarakat modern.
Masyarakat primitive adalah masyarakat yang masih serba sederhana baik cara hidup, cara berpakaian, peraturan tingkah lakunya dan lain sebagainya. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah lebih maju dibanding dengan masyarakat  yang primitive mengenai segalanya.

2.      Masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa  adalah sekelompok orang yang hidup di desa. Masyarakat kota adalah sekelompok orang yang hidup  bersama di kota.

3.      Masyarakat teritorial, adalah sekelompok orang bertempat tinggal dalam satu daerah tertentu.


4.      Masyarakat geneologis adalh masyarakat yang anggota – anggotanya ada pertalian darah.

5.      Masyarakat teritorial geneologis, adalah masyarakat yang para anggotanya mempunyai pertalian darah dan bersama  - sama bertempat tinggal dalam satu daerah tertentu.

Menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi empat :
1.      Keluarga inti (nuclear family) yang anggotanya hanya terrdiri atas suami, isteri, dan anaknya.
2.      Keluarga luas (extended family) yang anggotanya lebih luas dari keluarga , meliputi orang tua, saudara sekandung, saudara sepupu, paman, bibi dan sanak sodara lainnya yang masih ada hubungan darah satu sama lain.
3.      Suku bangsa
4.      Bangsa

1.2 Faktor – faktor pendorong untuk hidup bermasyarakat
            Manusia ingin selalu hidup berkelompok dengan sesame atau hidup bermasyarakat karena didorong oleh beberapa hal sebagai berikut :
1.      Hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomis
2.      Hasrat untuk membela diri
3.      Hasrat untuk mengadakan keturunan
Ketiga factor pendorong tersebut dinamakan factor dororngan kesatuan biologis.

1.3 Kaidah Sosial terjadi sebagai Perlindungan Kepentingan  Manusia
Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia atau yang menjadi pedoman manusia untuk berprilaku guna menjaga keseimnbangan kepentingan mereka dalam masyarakat itu dinamakan kaidah social.

1.4 Jenis – jenis Kaidah Sosial
            Macam – macam kaidah social adalah :
1.      Kaidah agama atau kaidah kepercayaan yaitu kaidah social yang asalnya dari Tuhan dan berisikan larangan – larangan, perintah – perintah, dan anjuran – anjuran. Contoh – contoh kaidah agama adalah sebagai berikut :
ü  Jangan memuja berhala, berbaktilah kepada Ku saja dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu
ü  Hormatilah ibu bapamu
ü  Jangan membunuh
ü  Jangan mencuri
ü  Jangan berbuat cabul
Kelima contoh tersebut diambil dari sepuluh perintah Allah.

2.      Kaidah kesusilaan, adalah peraturan hidup yang bertahan yang di paksakan oleh aparat  masyarakat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat Negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat diperasa dari suara hati manusia. Contoh – contoh kaidah kesusilaan misalnya :

ü  Berbuatlah jujur
ü  Hormatilah sesamamu
ü  Jangan berzina
ü  Jangan mencuri
ü  Jangan membunuh

3.      Kaidah kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat tertentu. Contoh – contoh kaidah kesopanan misalnya :
ü  Orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua
ü  Menggunakan pakaian yang pantas ketika menghadiri pesta
ü  Menggunakan barang orang lain harus seizin pemiliknya

4.      Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa Negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat Negara, sehingga berlakunya kaidah hokum dapat dipertahankan. Contoh :
ü  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing – masing agamanya dan kepercayaannya (ps. 2ayat 1 UU No1/1974)
ü  Tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat  sesuatu (ps. 1234 BW)
Prof Dr.Sudikno Mertokusumo, SH menggolongkan keempat macam kaidah social diatas menjadi dua golongan yaitu :
Ø  Tata kaidah dengan aspek pribadi, termasuk kelompok ini kaidah agama atau kepercayaaan dan kaidah kesusilaan
Ø  Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi, termasuk di dalamnya adlah kaidah kesopanan dan kaidah hokum.


1.5  Perbedaan  antara Kaidah Hukum dengan kaidah – kaidah Sosial lainnya
A.    Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari beberapa segi seperti berikut :
§  Ditinjau dari tujuannya kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya, sedang kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan  untuk memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia ideal.

§  Ditinjau dari sasarannya kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi setiap pelanggaranya, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusiklaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi.


§  Ditinjau dari segi sanksinya  kaidah hukum dan kaidah agama sumber sanksinya berasal  dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia (heteronom), sedangkan kaidah kessusilaan sanksinya berasala dan dipaksakan oleh suara hati masing – masing pelanggaarnya (otonom).

§  Ditinjau dari kekuatan mengikatnya, pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar, sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesusilaan pada asasnya tergantung pada yang bersangkutan sendiri.


§  Ditinjau dari isinya kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban (atributif dan normative), sedang kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya meemberikan kewajiban saja (normative)


B.     Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah  kesopanan
·         Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberi kewajiban saja
·         Sanksi kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat secara resmi, sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi


C.     Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan
§  Asalnya kaidah kesopanan dari luar diri manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia.
§  Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap lahir manusia, kaidah agama dan kaidah Kesuisilaan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia.
§  Tujuan kaidah kesopanan mentertibkan masyarakat agar tidak ada korban, kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat.



1.6 Hubungan antara Kaidah Hukum dengan Kaidah Sosial Lainnya
A.    Hubungan positif yakni hubungan yang saling memperkuat
v  Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama
v  Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan
v  Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan

B.     Hubungan negative yakni hubungan yang saling melemahkan yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah social lain yang saling bertentangan



HUKUM SEBAGAI KAIDAH SOSIAL
1.Pengertian Tentang Hukum
Beberapa sarjana telah memberikan batasan tentang hukum menurut pendapatnya masing - masing dan kenyataannya batasan yang mereka kemukakan satu sama lain saling berbeda . Batasan – batasan yang telah mereka kemukakan mengenai pengertian hukum adalah seperti berikut :
1.      Menurut pendapat Prof. Mr. E.M. Meyers,hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.

2.      Menurut Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat , aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar  menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.


3.      Menurut Immanuel Kant , hukum adalah keseluruhan syarat – syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti asas kemerdekaan.

4.      Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan – peraturan (petrintah – perintah dan larangan – larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karna itu harus ditaati oleh masyarakat itu


5.      Menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan - kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertertiban terpelihara

6.      Menurut J.C.T simorangkir hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, sehingga yang menentukan tigkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan - badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan - tindakan dengan hukuman tertentu.


7.      Menurut M.H Tirtamidjaya, SH, hukum ialah semua aturan tingkah laku tindakan - tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar peraturan.


Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur yaitu:
[  Peraturan tingkah laku manusia
[  Peraturan itu diadakan oleh badan - badan resmi yang berwajib
[  Perturan itu bersifat memaksa
[  Sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan itu adalah tegas (pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan)
ciri-ciri hukum adalah :
1.      Adanya perintah dan atau larangan
2.      Larangan dan dan perintah itu harus dipatuhi / ditaati orang
3.      Adanya sanksi hukum yang tegas



1.2 Hukum Objektif dan Hukum Subjektif
Hukum dibedakan menjadi dua :
a.       Hukum Objektif ialah peraturan – peraturan yang mengatur hubungan antara anggota sesama masyarakat.
b.      Hukum Subjektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum objektif.

Contoh :
A mengadakan perjanjian jual beli sebidang tanah dengan B. A sebagai pemilik tanah B sebagai pembelinya. Apabila sudah tercapai kata sepakat diantara A dan B, maka timbullah hak bagi A untuk menerima sejumlah uang harga tanah yang sudah disepakati oleh B dan mampunyai kewajiban menyerahkan tanah itu kepda B bila harga tanah itu telah dibayar lunas. Sebaliknya B mempunyai hak untuk menerima dan memiliki tanah itu setelah kewajibannya membayar lunas harga tanah itu dilaksanakan.
   Hukum yang mengatur perjanjian antara A dan B itu adalah hukum objektif sedang hak atau kewajiban yang timbul adalah hukum subjektik.



1.3 Hak dan Kewajiban       
A.  Pengertian tentang hak
               Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum.
Hukum dibedakan menjadi dua :
1.      Hak mutlak ialah kewenangan atau kekuasaan mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum.
Hak mutlak ada beberapa macam :
Ø  Hak asasi manusia ( misalnya hak seseorang untuk bebas memeluk agama )
Ø  Hak public mutlak ( misalnya hak Negara untuk memungut pajak )
Ø  Hak keperdataan ( misalnya hak/kekuasaan orang tua terhadap anak )


2.      Hak relatif ( hak hisbi ) ialah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
B. Timbul dan Lenyapnya hak
v  Hak dapat timbul atau lahir oleh karena beberapa sebab :
1.      Karena adanya subjek hukum baru baik berupa orang maupun badan hukum.
2.      Kerena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
3.      Karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain.
4.      Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu.
5.      Karena kadaluarsa, biasanya acquisitief verjaring yang dapat melahirkan hak bagi seseorang . sebaliknya kalau extinctief verjaring justru menghapuskan hak atau kewajiban seseorang.

v  Lenyap atau hapusnya hak dapat disebabkan oleh karena beberapa hal :
1.      Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk baik oleh pemegang hak yang   bersangkutan maupun oleh hukum.
2.      Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
3.      Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak.
4.      Kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sudah dipenuhi
5.      Kadaluarsa ( verjaring ), dapat menghapus hak.

C.Pengertian tentang kewajiban
Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.

1.4 Penggolongan Hukum
a.       Berdasarkan sumber formalnya, hukum dapat digolongkan menjadi :
1.      Hukum undang-undang
2.      Hukum kebiasaan dan hukum adat
3.      Hukum yurisprudensi
4.      Hukum traktat
5.      Hukum perjanjian
6.      Hukum ilmu(hukum doktrin)

b.      Berdasarkan isi atau kepentingan yang diatur, hukum dapat di golongkan menjadi:
1.      Hukum  privat
2.      Hukum  public

c.       Berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya,hukum dapat di golongkan menjadi:
1.      Hukum memaksa (imperative)
2.      Hukum mengatur (fakultatif)

d.      Berdasarkan fungsinya, hukum dapat di golongkan menjadi:
1.      Hukum materiil
2.      Hukum formal

e.       Berdasarkan luas berlakunya, hukum dapat digolongkan menjadi:
1.      Hukum umum
2.      Hukum khusus

f.       Berdasarkan bentuknya, hukum dapat di golongkan menjadi:
1.      Hukum tertulis
2.      Hukum tidak tertulis

g.       Berdasarkan bentuknya, hukum dapat di golongkan menjadi:
1.      Hukum nasional
2.      Hukum internasional
3.      Hukum asing

h.      Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat di golongkan menjadi:
1.      Hukum positif
2.      Hukum yang di harap berlaku di masa mendatang



1.5 Tujuan Hukum
a.       Menurut aristoteles ada dua macam pengertian adil yakni:
·         Keadilan distributive
·         Keadilan comutatif

b.      Menurut Prof. Soebekti, SH
Tujuan hukum adalah mengabdi kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya

c.       Menurut Bentham
Tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak -  banyaknya kepada orang yang sebanyak - banyaknya pula


d.      Menurut Prof. Van kan
Tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak     diganggu

e.       Menurut Soedjono Dirdjosisworo, SH
Tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya

1.6 Fungsi Hukum
a.       Hukum berfugsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
b.      Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin
c.       Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan
d.      Hukum berfungsi sebagai alat kritik
e.       Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian

1.7 Terbentuknya Hukum
a.       Pandangan legisme yang berpendapat bahwa hukum itu terbentuk oleh perundang - undangan saja.

b.      Pandangan freirechtslehre  yang berpendapat bahwa hukum itu terbentuk oleh peradilan.                      
            Pandangan tentang terbentuknya hukum yang sekarang dianut adalah ajaran yang menjelaskan bahwa :
1.      Hukum itu terbentuk dengan berbagai macam cara
2.      Hukum terbentuk oleh pembentuk undang - undang
3.      Penerapan undang - undang tidak dapat berlangsung secara mekanis tetapi perlu penafsiran.
4.      Peraturan undang - undangg tidak jelas.
5.      Hukum terbentuk tidak hanya karena pembentukan undang –u ndang dan peradilan, tetapi pergaulan social.
6.      Peradilan kasasi berfunsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum.

Menurut L.J.Van Apeldoorn, ada beberapa faktor yang membantu dalam pembentukan hukum yaitu :
a.       Per-janjian
b.      Pengadilan
c.       Ilmu pengetahuan hukum (ajaran hukum)
Dengan kata lain perbedaan antara perjanjian dengan undang-undang itu berdasarkan tiga hal yaitu :
·         Dasar luas berlakunya,
·         Masalah yang diatur, dan
·         Atas dasar pembentukannya


SUMBER-SUMBER HUKUM
1.1  Arti Sumber Hukum
Sumber hukum artinya adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan - aturan yang mengikat dan memaksa,  sehingga apabila dilanggar akan diberikan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Sumber hukum menurut Prof. Dr.Sudikno, SH sering digunakan dalam beberapa arti seperti berikut :
a.       Sebagai asas hukum
b.      Menunjukkan sumber hukum yang dahulu kepada sumber hukum sekarang
c.       Sebagai sumber berlakunya
d.      Sebagai sumber darimana hukum itu dapat diketahui
e.       Sabagai sumber terbentuknya hukum       
Sumber hukum pada hakikatnya terbagi dua yaitu :
1.2  Sumber Hukum materiil
Termasuk dalam kategori factor kemasyarakatan adalah :
a.       Sruktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat
b.      Kebiasaan atau adat istiadat
c.       Hukum yang berlaku
d.      Tata hukum Negara - negara lain
e.       Keyakinan tentang agama dan kesusilaan
f.       Aneka peristiwa dalam masyarakat

1.3   Sumber Hukum Formal
Termasuk dalam sumber hukum formal :
a.       Undang-undang
b.      Kebiasaan
c.       Yurisprudensi
d.      Traktat (perjanjian antarnegara)
e.       Perjanjian
f.       Doktrin

ASAS – ASAS HUKUM DAN SISTEM HUKUM

1.1  Asas – Asas Hukum
Pengertian asas hukum ada berbagai pendapat dari para ahli diantaranya :

1.      Ballefroid
Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturaan - aturan yang lebih umum.

2.      P.Scholten
Asas hukum kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat umum dengan keterbatasannya

3.      Eikema Hommes
Asas hukum bukanlah norma hukum kongkrit, tetapi adalah asebagai dasar pikiran umum bagi hukum yang berlaku

4.      Satjipto Raharjdo
Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan atau ia adalah sebaagai ratio legisnya peraturan hukum
      Kesimpulan dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar - dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai - nilai etis.

      Contoh asas - asas hukum :
·         Asas in dubio pro reo ialah dalam keraguan diberlakukannya ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.

·         Asas similia similibus ialah bahwa perkara yang sama harus diputus sama


·         Asas pacta sunt servanda yaitu perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan

·         Asas tiada hukuman tanpa kesalahan ( geen straft zonder schuld ).dll
     
1.2 Perbedaan Asas dan Norma (kaidah)
a.       Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan aturan yang riil.
b.      Asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma adalah penjabaran dari ide tersebut.
c.       Asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma mempunyai sanksi.

1.3 Sistem Hukum
          Menurut  Prof.Sudikno
            System hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan - tatanan yang terdiri dari bagian - bagian atau unsur - unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait - mengkait secara erat.
            System hukum merupakan system yang abstrak dan terbuka artinya bahwa system hukum itu terdiri dari unsur - unsur yang tidak konkrit, tidak menunjukkan sesuatu yang dapat di lihat dan unsur - unsur itu mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya serta unsur - unsur lain yang tidak termasuk dalam system mempunyai pengaruh terhadap unsur - unsur dalam system.

            Hukum sebagai suatu system menurut fuller dapat di ukur dengan delapan asas yang di kenal sebagai principles of legali, delapan asas itu adalah:
1.      Suatu system hukum harus mengandung peraturan – peraturan (bukan hanya  keputusan ad hoc)
2.      Peraturan yang sudah di buat harus di umumkan
3.      Peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut
4.      Peraturan - peraturan harus di rumuskan dengan susunan kata - kata yang dapat di mengerti (bahasa hukum)
5.      Suatu system tidak boleh mengandung peraturan - peraturan yang bertentangan satu sama lain
6.      Peraturan - peraturan tidak boleh mengandung ketentuan yang melebihi apa yang dapat di lakukan
7.      Tidak boleh sering merubah peraturan sehinga menyebabkan orang kehilangan orientasi
8.      Harus ada kecocokan antara peraturan yang di undangkan dengan pelaksanaannya

  

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!