makalah : antropologi budaya dalam perspektif antropologi

00.13


 "makalah ini merupakan hasil pemikiran penulis yang dikutip dari berbagai sumber. jika ingin mencopy nya harap cantumkan alamat website dari penulis!!"


1.                  Latar Belakang Masalah
 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia umumnya dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban. Tuntutan akan haknya akan semakin menonjol bila pemenuhannya berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan, dan lahan (atau tanah). Semakin berkembangnya hubungan antar negara dalam era globalisasi saat ini membuat potensi konflik semakin besar diantara negara-negara. Hal ini dikarenakan munculnya perbedaan pendapat yang amat besar mengenai sebuah fakta. Sengketa antar negara pun semakin mudah terjadi.
Dalam proses penyelesaian sengketa, dikenal beberapa jenis upaya penyelesaian sengketa. Sebuah sengketa internasional dapat diselesaikan melalui jalur kekerasan ataupun dengan cara damai. Tindakan kekerasan dapat berupa perang, tindakan bersenjata non-perang, retorsi, reprisal, blokade damai, embargo, maupun intervensi. Sedangkan cara damai dapat ditempuh melalui jalur pengadilan yang dapat berupa arbitrase internasional atau pengadilan internasioal, maupun melalui jalur diluar pengadilan yang dapat berupa negosiasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, penemuan fakta, penyelesaian regional, maupun melalui PBB. Penyelesaian sengketa secara damai diatur dalam beberapa pengaturan internasional antara lain pada Konvensi Den Haag 1899/1907, Briad Kellog Pact 1928, dan Piagam PBB.
2.                  Rumusan Masalah
Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :
a.                   Bagaimana yang dikatakan budaya mediasi itu ?
b.                  Apa sisi positif dan negative dari pada budaya mediasi yang berkembang di masyarakat selama ini ?
c.                   Bagaimana peran hukum dalam menyikapi  masalah mediasi ?

3.                  Tujuan
Tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk memahami masalah budaya mediasi dan perkembangannya dalam masyarakat hukum untuk memahami masalah sosial yang banyak terjadi di Indonesia, dan sebagai nilai tugas dan nilai final dari mahasiswa fakultas hukum dalam mata kuliah antropologi budaya.

4.                   Teori
Sengketa diartikan oleh Mahkamah Internasional Permanen sebagai ketidaksepahaman dalam hukum ataupun fakta, pandangan konflik, maupun adanya perbedaan kepentingan diantara pihak yang bersengketa. Sedangkan J.G. Merils mengartikan sengketa sebagai suatu perselisihan mengenai masalah fakta, hukum, atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak yang lain.
Salah satu upaya penyelesaian sengketa yang sering dilakukan adalah proses mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan secara informal yang membutuhkan peran pihak ke tiga yang netral untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak yang sedang mengalami sengketa.
Sengketa (atau konflik) akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Sebagai suatu fenomena sosial, keadaan ini ditegaskan oleh G.Simmel (1964: 15) dengan ungkapan :
“The individual does not attain the unity of his personality exclusively by an exhaustive harmonization,… On the contrary, contradiction and conflict not only precede this unity but are operative in it at every moment of its existence”
(penulis).

Sesuai dengan pembahasan, maka dalam makalah ini penulis akan menggunakan istilah “sengketa”, dan untuk itu rumusan yang digunakan mengacu pada pendapat Nader dan Todd yang secara eksplisit membedakan antara :
a.                   Pra-konflik :  adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.
b.                  Konflik : adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.
c.                   Sengketa : adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.
d.                   

Dalam kenyataan sengketa dapat timbul di antara :
a.                   1. Kelompok yang berbeda, misalnya pada sengketa batas tanah yang terjadi antara individu dari klen yang berbeda.
a.              2. Satu kelompok (within group atau inter group), misalnya pada sengketa tanah waris antar individu dari satu klen. Oleh Comaroff dan Robberts bentuk sengketa ini dinamkan ‘interhouse’ atau ‘intergenerational’.
b.                  Kelompok – kelompok (antar kelompok atau intra group), sengketa atau sub – sub kelompok yang otonom dalam satu kelompok atau antar kelompok yang besar yang otonom dalam masyarakat. Bentuk ini dinamakan sengketa intrahouse oleh Comaroff dan Roberts.
Cara – cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara lain di bahas oleh :
1.        S. Roberts (1979: 57-59), yang mengemukakan tentang upaya – upaya seperti :
a.         Penggunaan kekerasan, yaitu langsung antar pribadi
b.        Melalui upacara atau ritus, misalnya upacara adat
c.         Mempermalukan, miasalnya dengan sindiran/kiasan
d.        Melalui makhluk – makhluk supernatural, misalnya dengan sampah atau magic
e.         Pengucilan
f.         Melalui pembicaraan, yang dapat terdiri dari :
1.        Membicaraan langsung (negoisasi)
2.        Pembicaraan tidak langsung atau dengan bantuan pihak ke-3, baik yang bertindak sebagai penengah atau penasehat (mediasi/mediator atau perantara/go between) maupun sebagai pihak ikut menyelesaikan (arbitrasi/arbitration dan peradilan/adjudicator)

2.                  P. H. Gulliver dan L. Nader (1969), secara khusus membahas penyelesaian sengketa dengan menekankan pada :
a.                   Hasil yang diperoleh, dengan membedakan antara pola compromise vz decision (kompromi vs keputusan) atau negotiation vs adjudication (negosiasi/kesepakan vs keputusan/vonis hakim) –menurut Gulliver--.
b.                  Para pihak yang terlibat atau pada model keputusan, yaitu (L. Nader mengikuti pola Aubert) :
1.                  Hanya menyangkut dua pihak yang berkepentingan (pola dyadic atau bargain model)
2.                  Dengan melibatkan pihak ketiga (pola triadic atau court model)
Dari uraian pada Bagian 2 diperoleh gambaran bahwa mediasi adalah salah bentuk negoisasi antara dua individu (atau kelompok) dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis.

Penunjukan pihak ketiga sebagai mediator dapat terjadi karena :
a.                   Kehendaknya sendiri (mencalonkan diri sendiri)
b.                  Ditunjuk oleh penguasa (misalnya ‘tokoh adat’)
c.                   Diminta oleh kedua belah pihak Dalalm hal a) dan b) pihak ketiga haruslah disetujui oleh kedua belah pihak.
Sebagai mediator, tugas utamanya adalah bertindak sebagai seorang fasilitator sehingga pertukaran informasi dapat dilaksanakan.Seorang mediator dituntut untuk bersikap bijaksana (berwibawa), dapat dipercaya (tidak boleh berpihak) dan cekatan. Dalam tahap awal negoisasi, masing – masing pihak sering terlibat dalam adu argument yang bernada emosional.
Keputusan yang disepakati dapat berbentuk nilai – nilai atau norma – norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat, dimana mereka jadi anggotanya, dapat pula merupakan putusan yang tidak sejalan dengan tatanan yang ada tetapi tidak bertentangan, dan ada kemungkinan bertolak belakang dengan nilai atau norma yang berlaku. 
Dapat pula terjadi setelah adu argumentasi, mediator tidak berhasil mencapai titik temu sehingga kompromi (consensus) tidak tercapai. Dengan demikian para pihak kemudian menempuh cara penyelesaian lainnya, seperti melalui pengadilan.
Dari uraian di atas disimpulkan bahwa mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang informal dan seorang mediator baru berperan bila telah disetujui oleh para pihak. Secara umum dapat diidentifikasikan beberapa kategori mediasi seperti (Cecilio L. Pe et al., 1988: 37-38) :
1.                  Mediasi untuk lingkungan tempat tinggal (neighborhood mediation)
2.                  Mediasi untuk keluarga (family mediation)
3.                  Mediasi untuk lingkungan industry (industrial mediation)
4.                  Mediasi untuk pemulihan (juvenile restitution)
5.                  Bentuk mediasi lainnya seperti yang berkaitan dengan sengketa tanah, ganti rugi dan kejahatan ringan.
Dari uraian tentang bentuk – bentuk mediasi di atas tergambar bahwa mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa dapat berbentuk formal dan informal. Pengertian formal dalam hal ini dikaitkan dengan tercantumnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam undang – undang atau peraturan tertulis, dan yang dimaksudkan dengan informal adalah pranata mediasi yang hidup dan ada dalam masyarakat namun sksistensinya tidak terumus secara tertulis.

5.        Sisi Positif dan Negative pada Budaya Mediasi
Mediasi memiliki banyak sisi positif. Menurut Bindshedler, mediasi mempunyai sisi positif sebagai berikut:
1. Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi diantara para  pihak;
2. Mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti memberi bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain
3. Apabila mediatornya adalah negara, biasanya negara tersebut dapat menggunakan pengaruh dari kekuasaannya terhadap para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketanya.
            4. Negara sebagai mediator biasanya memiliki fasilitas teknis yang lebih memadahi dari pada orang perorangan.
Keunggulan mediasi dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa yang lain adalah proses mediasi relatif lebih mudah dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Para pihak yang bersengketa juga mempunyai kecenderungan untuk menerima kesepakatan yang tercapai karena kesepakatan tersebut dibuat sendiri oleh para pihak bersama-sama dengan mediator. Dengan demikian, para pihak yang bersengketa merasa memiliki putusan mediasi yang telah tercapai dan cenderung akan melaksanakan hasil kesepakatan dengan baik. Putusan mediasi juga dapat digunakan sebagai dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan perundingan-perundingan ataupun negosiasi diantara mereka sendiri jika suatu saat dibutuhkan bila timbul sengketa yang lain diantara para pihak yang bersengketa tanpa perlu melibatkan mediator.
Keuntungan yang lain adalah terbukanya kesempatan untuk menelaah lebih dalam masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa. Terkadang dalam menyikapi suatu masalah, para pihak yang berkonflik belum mengkaji secara mendalam mengenai pokok masalah yang ada. Para pihak tentu lebih mengutamakan kepentingan negaranya sendiri. Dengan adanya proses mediasi dapat dilakukan telaah yang lebih mendalam dengan informasi dan data-data yang diberikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pada akhirnya telaah ini dapat lebih bersifat objektif karena didasarkan pada informasi dan kepentingan dari kedua belah pihak. Dalam proses mediasi penting bagi pihak yang bersengketa untuk saling mempercayai bahwa semua pihak akan melaksanakan hasil putusan mediasi dengan baik sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.
Sedangkan sisi negatif dari mediasi adalah bisa saja mediator lebih memihak kepada salah satu pihak. Selain itu kelemahan dari proses mediasi adalah waktu yang dibutuhkan sangat lama karena harus mempertemukan kedua pihak dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan dari pertentangan-pertentangan tersebut harus dirumuskan sebuah kesepakatan. Tercapai atau tidaknya kesepakatan sangat tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam proses mediasi. Jika tidak ada itikad baik dalam proses mediasi dari kedua belah pihak, kesepakatan tidak akan pernah tercapai dan konflik pun tidak dapat terselesaikan. Selain itu dalam proses mediasi harus dimunculkan informasi yang cukup sebagai bahan perundingan. Informasi-informasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak menjadi sangat penting bagi mediator untuk dapat segera memberikan pendapatnya terhadap konflik yang tengah terjadi. Selain itu kedua belah pihak harus memberikan kewenangan yang cukup bagi mediator untuk menjadi penengah dalam konflik yang sedang dihadapi oleh kedua pihak. Kepatuhan para pihak dalam menaati kesepakatan yang dibuat dan pengaruh mediator dalam proses mediasi sangat mempengauhi kesepakatan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa.

6.                   Peran Hukum dalam Mediasi
Mediasi bertujuan untuk menciptakan adanya suatu kontrak atau hubungan langsung diantara para pihak. Dengan kata lain tujuan dari proses mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan diantara negara yang berkonflik atau paling tidak dapat terjalin komunikasi diantara negara yang berkonflik mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sedangkan fungsi mediasi adalah untuk merencanakan suatu penyelesaian yang dapat memuaskan kedua pihak. Yang dapat berperan menjadi mediator dalam sebuah proses mediasi bisa negara, individu, organisasi internasional, atau pihak lain yang dapat membantu penyelesaian sengketa diantara negara yang berkonflik.
Mediator dapat bertindak atas inisiatif sendiri dengan menawarkan jasanya sebagai mediator, atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Yang terpenting adalah mediator disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam proses mediasi, terdapat beberapa tahapan. Riskin dan Westbrook membagitahapan mediasi menjadi 5 tahapan yaitu:
1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi;
2. Memahami masalah-masalah;
3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
4. Mencapai kesepakatan;
5. Melaksanakan Kesepakatan.

Sedangkan Kovach membagi proses mediasi kedalam 9 tahapan sebagai berikut:
1. Penataan atau pengaturan awal;
2. Pengantar atau pembukaan oleh mediator;
3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak;
4. Pengumpulan informasi;
5. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda, dan kaukus;
6. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
7. Melakukan tawar menawar;
8. Kesepakatan;
9. Penutupan.

Tugas mediator dalam proses mediasi tidak hanya memertemukan kedua pihak yang bersengketa namun juga mengusulkan dasar perundingan dan ikut serta secara aktif dalam perundingan. Mediator dapat menggunakan pengaruhnya agar negara-negara yang bersengketa dapat memberikan konsesi timbal balik demi tercapainya suatu kesepakatan penyelesaian. Namun usulan-usulan yang diajukan oleh mediator tidak mengikat para pihak, diterima atau tidaknya usulan mediator tergantung pada para pihak yang besengketa. Dalam usahanya mempertemukan kedua pihak yang bersengketa, mediator harus menciptakan forum perundingan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Dalam forum mediasi, tentu para pihak harus mengenal dengan baik siapa yang menjadi mediator. Hal ini penting karena untuk memastikan bahwa mediator tidak berpihak pada satu pihak. Mediator juga harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak yang bersengketa bahwa mediator dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang tengah terjadi. Oleh karena itu mediator harus menjelaskan peran dan wewenangnya selama dalam proses mediasi. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana kewenangan mediator dalam proses mediasi dan peran apa yang akan dijalankan oleh mediator. Setelah menjelaskan peran dan kewenangannya, mediator harus menjelaskan aturan main dalam perundingan sampai para pihak yang bersengketa jelas tentang aturan main tersebut dan tidak ada lagi pertanyaan. Bila para pihak telah menyepakati ketentuan yang berlaku, mediator perlu menekankan kembali bahwa semua pihak akan berkomitmen untuk menaati aturan yang telah dibuat.
Dalam proses perundingan, mediator harus memberikan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyampaikan fakta dan posisi menurut versinya masing-masing. Mediator harus berperan aktif dalam proses ini ketika terdapat beberapa hal yang sekiranya belum jelas dan perlu diketahui oleh mediator dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak. Mediator dapat membantu para pihak untuk menentukan kepentingaan yang akan dibawanya dalam proses mediasi. Setelah diketahui kepentingan para pihak, mediator membantu dalam proses melakukan tawar menawar untuk menyelesaikan masalah.
Mediator bertugas untuk menetapkan agenda perundingan. Pertemuan antara para pihak dengan mediator dapat dilakukan secara terpisah jika sekiranya pertemuan antara kedua pihak yang bersengketa akan mempersulit proses perundingan. Setelah menetapkan agenda, mediator membantu para pihak untuk memecahkan masalah, memfasilitasi kerja sama, mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah, dan mengembangkan alternatif pilihan kesepakatan yang sekiranya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pilihan-pilihan tersebut kemudian disampaikan kepada para pihak agar bisa terjadi kesepakatan. Mediator juga membantu para pihak untuk mengajukan, menilai, dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.
Dalam proses akhir mediasi, proses pengambilan keputusan, mediator melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan-perbedaan diantara para pihak dipertemukan dan diusahakan untuk diminimalisir. Selanjutnya mediator mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kesepakatan yang akan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Diluar kesepakatan yang akan disepakati, mediator membantu untuk membandingkan proposal penyelesaian dengan alternatif diluar kesepakatan. Mediator harus dapat mendorong para pihak untuk menghasilkan suatu pemecahan masalah dan para piha harus dapat menerimanya. Mediator hendaknya selalu mengusahakan tercapainya win-win solution. Dalam menentukan pilihan kesepakatannya, mediator turut membantu dan akhirnya mengingatkan kembali kepada para pihak mengenai kesepakatan yang telah dicapai.

7.                   Kesimpulan
Era modernisasi ini telah melanda negara – negara berkembang, termasuk Indonesia.Modernisasi yang selalu sejalan dengan makin meningkatkankesadran seseorang akan hak dan kewajibannya, ternyata tidak selamanya menyebabkan bahwa setipa sengketa perlu diselesaikan melalui jalur peradilan. Praktik menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan justru berkembang pula dalam berbagai sengketa di dunia bisnis. Hal ini terjadi karena para pihak di dunia bisnis ingin menjaga reputasinya (karena penyelesaiannya tidak diselesaikannya tidak diseba-rluaskan) dan cepat menyelesaikan sengketanya (yang bila diajukan ke pengadilan akan memakan waktu lama). Dikenalnya Badan Arbitrasi Nasional Indonesia dan lembaga Chotel (di Jepang) merupakan contoh yang di dapat dikedepankan.
Di akhir tulisan ini penyusunan berkesimpulan bahwa pranata mediasi merupakan salah satu ‘jalan keluar’ yang dapat ditempuh untuk mengurangi atau membantu mengatasi membengkaknya tumpukan dan berkas pranata di pengadilan, namun tidaklah berlebihan pula bila di alam Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai – nilai musyawarah dan mufakat kita dapat mengaktifkan lagi berbagai lagi pranata mediasi yang sudah dsan masih ada.

DAFTAR PUSTAKA
Barkun, Michael. 1968. Law Without Santions, New Haven: Yale University Press.
Benda-Beckmann, CE. Von. 1984. The Broken Stairways To Consensus: Village justice and state courts in Minangkabau, Dorddrecht: ICG Printing BV.
Comaroff, John L. dan Simon Robert. 1981. Rules and Precesses, Chicago: The University of Chicago.
Galanter, Marc. 1989. “Justice in manyrooms: Courts, private ondering, and Indigenous law”, dalam Journal of Legal Pluralism, No.19, 1-84.
Gautama, Sudargo. 1986. Arbitrase Dagang Internasional, Bandung: Penerbit  Alumni.
Gulliver, P.H. 1977,.”On Mediators”, dalam I. Hamnett (ed), Social Anthopologi and Law, London: ASA Monograph 14, 15-52.
Gullliver, P.H. 1973. “Negotiations as a mode of dispure settlement : Towards a general  model” dalam Law and Society Review, Vol.7, 667-691.
Ihromi, T.o.1988. “Informal Mcthods of Dispute Settlement in Indonesia”, dalam C.L. Pe, G.C. Sosmena, Jr. dan A.F. Tadiar, Transcultural Mediation in  The Asia-Pacifics Organization for Mediation, 139-158.
Islam, Amir-UI. 1988. “Status of Mediation in Bangladesh in the Sub- Continental Setting”, dalam C.L. Pe, G.C. Sosmena Jr. dan A.F. Tadiar, Transcultural Mediation in the Asia-Pasifics Organization for Mediation, 93-109.
Kawashima, T. 1988. “Penyelesaian Pertikaian di Jepang Kontemporer”, dalam A.A.G. Peters dan K. Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial, II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Macduff, Ian. 1988. “Mediation in New Zealand: Legislating for Community”, Dalam C. L. Pe et al., 167-222.
Nader, Laura (ed). 1969. Law in Culture and Society, Chicago: Aldine Publishing Company.
Nader, Laura dan H.F.Todd, Jr. (eds).1978. The Dispute Process: Law in Ten Socienties, New York: Columbia University Press.
Pe, Cecilio L., G.C. Sosmene, Jr. dan A.F. Tadiar. 1988. Transcultural   Mediation In the Asia-Pacific Organization for Mediation, Manila : Asia- Pasific Organization of Mediation.
Roberts, Simon. 1979. Order and Dispute: An Introduction to Legal  Anthopology, Harmonsworth: Penguin Books. .
Rorhl, Vivian J. 1992. “Possible Uses of Mediation in a Situation of Cultural Pluralism”, makalah pada Congress on Folk Law and Legal Pluralism, Wellington, Selandia Baru.
Sihombing, Herman. 1979. Mentawai, Jakarta: Pradnya Paramita.
Simmel, G. 1964. Conflict: The web of gorup affiliations, Glencoe : The Free Press.
Slaats, H. dan K. Portier. 1992. Traditional Decision-Making and Law: Instituons and Processes in An Indonesia Context, Yogyakarta: Gadjhah Mada University.
Tanner, N. 1975, “Perselisihan dan Asal Mula Prinsip Hukum: Contoh – contoh dari Minangkabau” dalam Masyarakat Indonesia, Tahun ke – II, No.2, 209-239.
Vergouwen, J.C. 1986. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, Jakarta: Pustaka Azet.




You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!