MAKALAH : PANDANGAN DUNIA INTERNASIONAL TERHADAP ISLAM

23.52


"MAKALAH INI MERUPAKAN HASIL PEMIKIRAN PENULIS YANG DIKUTIP DARI BERBAGAI SUMBER"



BAB I
PENDAHULUAN

 A. LATAR BELAKANG
Tuhan berfirman dalam Al-Qur’an, yang artinya: “wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah adalah yang paling bertakwa dinatara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengabari”. (Al-Hujurat: 13).
Islam datang kepada umat manusia dan seluruh alam tiada lain adalah untuk membawa rahmat (QS. Al-Anbiya:107). Rahmat sering diartikan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan manusia yang dimensinya tidak terbatas keduniawian (fana) tetapi juga keakhiratan (eternal). Sesungguhnya fondasi Islam adalah keyakinan dan komitmen (iman) yang jelas, bangunannya adalah kebenaran yang kokoh (syariat islam), ruh (spirit) Islam adalah kebaikan dan kemaslahatan (rahmat) dan simbol-simbolnya pun menjadi cahaya (ihsan).
Sesuai dengan namanya Al-Islam adalah keselamatan, kedamaian keselarasan dan kesejahteraan yang dibangun atas dasar ketaatan. Islam hanya akan menjadi konsep belaka apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan membuktikan syumuliyyah al-islam (integralitas dan perfeksitas Islam) oleh para pemeluknya yang memiliki integritas keimanan (mukmin). Pengakuan sebagai muslim tidak akan cukup untuk membuktikan bahwa Islam merupakan rahmat yang berisikan berbagai solusi yang tepat, tegas, dan tuntas.
Tetapi yang diperlukan adalah sikap sebagai mukmin yang yakin akan solusi yang dibawa oleh Islam. Kondisi yang kita saksikan dan kita rasakan masa kini adalah bahwa seolah-olah Islam tidak lagi menjadi solusi bagi setiap problematika kehidupan, sehinga kita atau kebanyakan kaum muslimin mencari berbagai solusi yang datangnya dari bangsa yang tidak dapat menyelesikan masalahnya, bahkan mereka sendiri belum tentu dapat memahami eksistensi diri yang dibangun atas dasar nalar reduksionis, Sehingga perasaan dan harapan terhadap konsep yang dibangun secara sepihak dan parsial itu sudah barang tentu tidak akan menyelesaikan masalah, malah yang terjadi adalah masalah lainnya akan segera timbul. Contoh yang paling tepat adalah ketika renaissanceterjadi di Barat sekitar abad 15. Maksud hati mencari jalan keluar dari berbagai keterpurukan, tetapi karena konsep parsial dan irrasional yang digelar, hasilnya adalah keterpurukan yang lainnya diperoleh bahkan semakin terpuruk. Konsepliberte (kebebasan) yang mencakup kebebasan berfikir, berpendapat dan berekspresi, yang pada satu sisi menghasilkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi pada sisi lainnya menghasilkan kehancuran moral dan keterpurukan peradaban mereka. Begitu pula prinsip egalite (kesetaraan) danpraternite (persaudaraan) yang mereka bangun ternyata kedok belaka. Robot dengan programnya sudah dapat dipastikan tidak akan dapat memperbaiki eroryang menimpa dirinya, akan tetapi pabriknya-lah yang dapat melakukannya.
2. permasalahan
1. bagaimana pandangan dunia barat terhadap perkembangan islam dewasa ini ?
2. kedudukan islam di dalam dunia internasional ?

3. tujuan penulisan
Adapun tujuan penulisan makalh ini adalah agar kita dapat mengetahui perkembangan islam baik itu dari segi pandangan dunia internasional terhadap islam serta bagaimanakah kedudukannya di dunia internasional.







BAB  I
PEMBAHASAN
1.          ISLAM
Islam merupakan risalah yang datang dari pabrik atau Pencipta yang membuat alam semesta ini, yang diberikan tugas untuk menyampaikan dan menerjemahkannya juga ma’shum (terjaga dari kesalahan). Ketika Muhammad (sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul) mendapati bangsanya dalam keterpurukan bahkan diabadikan dengan istilah jahiliyah (sistem yang bodoh dan tidak beradab), sedang beliau sendiri merasa tidak mampu untuk memperbaikinya begitu juga seluruh manusia lainnya, beliau sadar bahwa ada Dzat yang serba Maha yang menjadi kunci dari segala problem solving. Islam melalui Nabi Muhammad saw sebagai penerjemahnya melakukan langkah-langkah strategisnya sebagai berikut; pertama, renaissance, dengan mensosialisasikan konsep iqra’ (membuka akal pikiran, rasio dan wawasan), yaitu membuka setiap hijab (penghalang) yang menghalangi masuknya hidayah(petunjuk) dari Allah SWT kedalam diri manusia. Awal dakwah tidak dimulai dengan memaksakan keyakinan bahwa Tuhan itu Esa, tetapi justru dengan membuka akal terlwbih dahulu. Kedua, desakralisasi, yaitu merubah pola pikir dan menghapuskan segala bentuk sakralisasi terhadap materi yang tidak sepatutnya. Desakralisasi itu dilakukan terhadap tuhan-tuhan rekaan logika dan ciptaan tangan mereka sendiri (manusia), peran manusia yang disucikan, benda, tempat, ruh, logika dan kebiasaan yang selama ini disakralkan. Dibongkar kebohongannya, dibuktikan ketidakkuasaannya dan digantikan dengan memposisikan kembali Allah SWT sebagai satu-satunya zat yang layak disakralkan. Ketiga, deslavery, yaitu membebaskan segala bentuk perbudakan baik yang bentuknya perbudakan secara ide, aktifitas, dan fisik. Membebaskan rasionalitas yang fitrah (kondisi awal manusia yang suci, selaras dan selamat) yang terbelenggu oleh otoritas yang memaksa, kegiatan yang didasarkan perintah/kehendak/adat/atasan tokoh atau nenek moyang belaka, dan bentuk perbudakan terhadap fisik yang menjadikan wanita sebagai setengah manusia, pemuas pria, dan kelas dua dan memperjualbelikan manusia. Semua manusia adalah sama dan yang pantas membedakannya adalah nilai iman dan taqwa kepada-Nya, bukan atas dasar ras, golongan, pangkat, jabatan dan harta.Keempat, reformulasi dan reorientasi paradigma yaitu mengganti setiap paradigma yang semata berdasarkan pada materi dan penampakan secara fisik, penilaian yang berdasarkan pada konvensi jahiliyah dan sikap serta perilaku yang mengembangkan hawa nafsu dengan menetapkan standar-standar Allah SWT sebagai formula baru yang mencakup keimanan, keikhlasan, keihsanan, ketakwaan dan kesabaran. Misalnya mempersamakan kedudukan seluruh manusia beserta hak dan kewajibannya, mendudukan kodrat manusiawi secara benar, dan melakukan tindakan berdasarkan wahyu Illahi. Sedangkan orientasinya adalah kemaslahatan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga tidak ada lagi perbudakan, wanita setara dengan pria kecuali fungsinya yang berbeda, tindakan kasar kepada Rasulullah saw, tidak dibalasnya dengan hal yang serupa, tetapi dengan kasih sayang dan do’a, jihad dan harb(perang) bukan dilakukan atas dasar kebencian tetapi atas ijin Allah SWT dan niat untuk memberi pelajaran dan dalam rangka dakwah (mengajak kepada kebenaran), mengutus para diplomat ke berbagai negara bukan untuk memperluas kekuasaan tetapi untuk mengeluarkan dari kondisi jahiliyah kepada cahaya Islam yang menyelamatkan dan lain-lain. Kelima, menjadi master piece, yaitu selain merubah pola pikir dan kondisi umat, tetapi juga memberikan tauladan yang indah. Tauladan itu mencakup prinsip ajaran, perilaku, sistem kemasyarakatan, pemerintahan, dan urusan Hubungan Internasional. Prinsip ajaran dikodifikasi dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang ditulis dalam mushaf Al-Qur’an dan kitab hadits yang isinya disebut sebagai syariat Islam (hukum islam). Perilaku dalam akhlak al-karimah (budi pekerti) Islam. Sistem kemasyarakatan dengan mempersaudarakan antara kaum muslimin dan antara kaum muslimin dengan non muslim dengan mengadakan perjanjian damai serta kerjasama. Sistem pemerintahan dengan membuat suatu Dustur al-Madinah(piagam madinah) yang mencakup kepemimpinan Islam atas umat lainnya, kesetaraan, kedudukan warga negara, pemberlakuan hukum yang adil, vonis berdasar atas hukum agama menurut pemeluknya masing-masing, toleransi, kerjasama, dan tidak berkhianat. Dan urusan hubungan internasional dilakukan atas dasar dakwah Islam dan perdamaian, dibangun atas prinsip hukum antar golongan atau hukum internasional baik dalam kondisi damai maupun perang.
Menjadi suatu kebutuhan bahwa ketika syariat Islam itu akan diterapkan, maka diperlukan kodifikasi hukum Islam. Ada beberapa pendapat mengenai cakupan dari lapangan hukum Islam yang telah dirintis dari masa lampau olehfuqaha (ahli hukum islam). Secara umum bahwa lapangan hukum Islam mencakup ibadah, hukum keluarga, hukum privat, hukum pidana, siasah syar’iyyah dan hukum internasional. Aspek hukum internasional inilah yang akan menjadi topik bahasan disini. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah Islam itu disebarkan dengan kekerasan dan terror? Dan bagaimana konsep Islam dalam membangun peradaban dunia sepanjang masa? Tentu ini harus dijawab dengan bagaimana Islam menetapkan prinsip-prinsip hukum internasional dan prakteknya.
2.       Hukum Internasional Terhadap Pandangan Dunia Terhadap Islam

            Dalam kajian penerapan syariat Islam terdapat beberapa masalah terbesar yang sedang berlangsung. Masalah tersebut meliputi masalah internal umat Islam yang menyangkut perbedaan pemahaman, masalah yang melanda umat akibat invasi besar-besaran yang dilakukan oleh Barat dan sekutunya dan landasan hukum internasional serta pelaksanaannya yang kacau balau akibat ulah dan kepentingan negara-negara tertentu. Masalah internal kaum muslimin adalah perbedaan pemahaman mengenai Islam yang berkaitan dengan masalah hukum. Paling tidak terdapat tiga kelompok. Kelompok pertama, menganggap bahwa Islam hanya merupakan ajaran wahyu yang mengatur urusan ritual atau sosial yang sifatnya amal sholeh (menyantuni). Kelompok kedua, menganggap bahwa Islam selain mengatur urusan ritual, juga memberikan landasan bagi praktek kehidupan sosial. Kelompok ketiga, menganggap bahwa Islam mengatur semua urusan manusia termasuk sosial, politik, ekonomi, hukum itu sendiri dan lainnya. Dari ketiga aliran tersebut, nampaknya penulis lebih cenderung kepada pemahaman bahwa Islam memberikan landasan bagi setiap kehidupan manusia, karena prinsip-prinsipnya yang universal, jangkauannya yang luas mencapai seluruh alam, sifatnya yang fleksibel dan masa berlakunya yang sepanjang masa.
            Selain itu kaum muslimin juga dilanda erosi keimanan dan hampir kehilangan pegangan ketika invasi budaya, ekonomi dan politik Barat masuk ke negeri-negeri muslim. Hal tersebut ditunjukkan dengan keragu-raguan terhadap sumber hukum umat Islam yaitu, Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma, dan Ijtihad dan lebih cenderung menggunakan konsep Barat yang dibangun atas dasar rasionalitas dan materialitas belaka yang terkadang banyak bertentangan dengan syariat Islam. Contoh yang paling konkret adalah budaya liberal, kesetaraan gender yang melanggar kodrat, kepemimpinan dalam keluarga dan diperparah dengan ketundukan dari banyak kalangan dari para pemimpin Islam terhadap pola serta strategi bahkan invasi militer yang dilancarkan Barat yang non muslim yang telah memecah belah kaum muslimin sehingga kehilangan izzah-nya (kekuatan dan kemuliaannya). Potensi sumber daya alam yang dimiliki negeri muslim yang terkenal dengan tambang terutama minyak bumi tidak dapat “syukuri” sebagai alat bargain untuk meningkatkan posisi kaum muslimin. Sebaliknya yang ada adalah tunduknya para penguasa muslim kepada penguasa Barat dengan mengakui hak veto dan standar mata uang Dollar AS beserta sistem ribanya (rente) yang membuat ekonomi negeri-negeri muslim tak berdaya dan terpuruk dan sistem kapitalisme yang diformalkan ke dalam free trade dan liberalization yang menjerat.
            Kekacauan hukum internasional saat ini baik secara landasan, konsep dan praktek. Paling terdapat beberapa hal yang akan diungkapkan disini yaitu; Pertama, ilusi hukum internasional. Pada tahun 1948 Majelis Umum PBB membahas tentang pembentukan mahkamah kejahatan internasional, yang berkantor di Den Hag, Belanda. Sedangkan implementasinya dimulai 1 Juli 2002 dengan diratifikasi oleh 60 negara, tidak termasuk Israel, Rusia, China dan sebagian Negara-negara Arab. Contoh yang paling mencolok adalah setelah pada tahun 2000, Presiden Bill Clinton ikut meratifikasinya, segera AS yang dikenal sebagai “polisi dunia” menarik diri dari perjanjian tersebut karena merasa khawatir warga negaranya diadili. Tindakan sepihak juga AS lakukan terhadap perjanjian mengenai misil anti-Balistik, penolakannya terhadap Protokol Tokyo tentang Perubahan Iklim, juga terhadap kesepakatan PBB tentang persediaan senjata.
            Kedua, hukum internasional tidak bersifat universal. Catatan sejarahUniversal Declaration of Human Right membuktikan bahwa peraturan tersebut tidak dapat diterima dan diimplementasikan secara umum. Tidak ada polisi dunia, tidak ada pengadilan internasional yang memiliki otoritas atau wewenang penuh untuk menyelesaikan perselisihan internasional yang secara tuntas dan adil. Semua terasa sebagai sandiwara dan menjadi suatu kebohongan. KasusDesert Fox Operation (operasi serigala gurun) yang mendapatkan penentangan dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Perancis, Rusia, China dan negara anggota lainnya ikut menentangnya berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB. namun Clinton dan Blair tetap melanggarnya dan tetap mengadakan aksi sepihak. Begitu pula pemboman sepihak AS atas Sudan dan Afghanistan serta Irak dan “milisi tidak sah” ke Guantanamo oleh George W. Bush dan lainnya.
            Ketiga, penghargaan dan perdamaian dunia membingungkan. Penghargaan Nobel yang semestinya diberikan kepada orang yang membawa kedamaian, ternyata juga diberikan pada tahun 1994 kepada Yitzhak Rabin dan Shimon Peres yang semua orang tahu pembantaiannya terhadap muslim Palestina. Pada tanggal 12 Oktober 2001 kepada Kofi Anan atau orang-orang lainnya yang terbukti tidak mampu membatasi peperangan, invasi negara-negara Barat ke Timur Tengah, pembantaian di Bosnia, Chechna, pertumpahan di Rwanda, Sierra Leone, Somalia dan banyak lagi yang lain.
3.       Sejarah Singkat Hubungan Internasional Islam
            Setibanya di Madinah Rasulullah melakukan langkah-langkah strategis yaitu pertama, membangun masjid yang kemudian dikenal sebagai masjid Nabawi. Kedua, mempersaudarakan antara kaum muslimin tanpa mengenal latar belakang keluarga, suku, ras dan golongan. Ketiga, membuat traktat yang dikenal dengan Madinah Charter (Piagam Madinah), yang berisi persatuan umat Islam dan non muslim, perjanjian perdamaian, dan perjanjian kerjasama. Diantara butir-butir terpenting dari prinsip-prinsip Piagam tersebut adalah al-musawah(persamaan kedudukan sebagai warga), al-hurriyyah (kebebasan berlandaskan syariat), al-adalah (keadilan), al-ukhuwwah (persaudaraan) dan at-tasamuh(toleransi). Di sinilah pemerintahan Islam (khilafah) mulai dibangun dengan metode dan struktur pemerintahannya.
            Pada saat khilafah Islam yang pertama yang berpusat di Madinah tersebut, pemerintahan Islam telah memulai hubungan internasionalnya dengan mengirimkan para diplomatnya untuk menyampaikan dakwah Islam kepada para penguasa dibelahan yang lain di dunia. Beberapa diantaranya kepada Najasy di Habasyah (Ethiopia), Hiroklius penguasa Romawi (Roma), Kisra penguasa Persia (Iran), Muqauqis di Yaman, dan lain-lain.  Dakwah terus berkembang dan mencapai ke negeri-negeri yang sangat jauh. Selain mendapatkan kemenangan dalam merekrut manusia ke dalam Islam, tetapi juga Islam semakin tersebar ke seluruh dunia. Persia, Mesir, Yerussalem, Romawi, dan sebagainya, jatuh ke pangkuan Islam. Dalam kondisi itulah interaksi antar manusia, kelompok dan negara tidak dapat dihindari dan tuntutan kepada aturan yang jelas bagi aktivitas mereka menjadi suatu keharusan dalam bentuk kesepakatan, perjanjian dan aturan selanjutnya mewujud menjadi hukum internasional. Yaitu, merupakan suatu tata hukum dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur pergaulan antara negara dan dalam rangka itu mengatur pula hubungan diantaranya.

4.       Prinsip-Prinsip Hubungan Internasional Islam dan Realisasinya
            Saat ini kita mengenal bahwa hukum internasional itu berasal dari pendapat para ahli hukum, jurisprudensi dan perjanjian internasional yang datangnya dari Barat. Barangkali dapat disimak apa yang diungkapkan oleh Hugo Grotius yang dikenal sebagai “bapak hukum internasional” bahwa hukum internasional pada hakekatnya telah tumbuh sejak lahirnya masyarakat manusia didunia ini, akan tetapi sebagai ilmu yang komplit telah dilahirkan dari hukum islam, sebab agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yang bersumber pada Al-Qur’an memuat ajaran prinsip-prinsip hukum internasional itu. Hal tersebut dibenarkan oleh Baron Michele de Tubb, seorang guru besar di bidang ilmu hukum internasional pada Akademi Ilmu Negara di Den Haag, yang dalam salah satu pidatonya menegaskan bahwa sesungguhnya bagi hukum internasional itu banyak dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yang terdahulu diletakkan oleh agama Islam, terutama sekali yang bertalian dengan hukum perang dan damai (war and peace).
            Misalnya di bidang hukum laut sebelum Grotius menganjurkan adanya ketetapan dalam hukum internasional soal laut bebas dan batas-batas landas kontingen bagi suatu Negara, maka sejak di zaman Daulah Ummayah (9 abad sebelumnya), Khalifah Umar bin Abdul Azis telah menetapkan daerah lautan bebas dan batas-batas landasan kontingen daerah pantai. Hal tersebut terjadi dikala gubernur Afrika Utara memohon kepada khalifah, izin untuk melarang pedagang-pedagang Eropa Selatan yang memasuki pantai Afrika Utara dengan membawa barang-barang dagangan dan ijin menarik bea cukai bagi para pedagang kaum muslimin di pantai Afrika itu. Khalifah Umar bin Abdul Azis berlandaskan QS. Al-Baqarah 2:85-86, melarang menghalangi pelayaran dilautan bebas dan menarik bea cukai, terkecuali apabila masuk daerah landas kontinen sesuai dengan pakta perjanjian internasional yang telah disepakati antara bangsa-bangsa mengenai daerah “lautan tertutup”. Begitu juga Arminazi dalam bukunya Hukum Internasional dalam Islam menjelaskan bahwa para ahli hukum internasional di Eropa telah mengakui dimana kenyataannya dari bukti-bukti sejarah bahwa hukum Islam menjadi sumber terpenting bagi dasar-dasar hukum internasional yang ada sekarang. Bahkan Gustave Lebon, penulis Perancis ternama mengakui, bahwa renaissance di Eropa yang terjadi 9 abad kemudian setelah lahirnya Islam, maka andil besar yang telah diberikan adalah datang dari peradaban Islam.
            Secara umum, hubungan internasional menurut Islam mencakup seluruh aspek baik dalam kondisi perang maupun damai. Pelaksanaannya dapat diimplementasikan dalam tiga wilayah yaitu; pertama, Darul Islam (Negara Islam, yaitu negara yang menerapkan syariat Islam). Kedua, Darul Harbi(negara kafir, yaitu yang memerangi Negara Islam). Ketiga, Darul ‘Ahdi (negara yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam).
            Adapun prinsip-prinsip dasar hubungan internasional dalam Islam adalah :
1.    Saling menghormati pakta-pakta dan traktat-traktat (QS. 8:58, 9:4&7, 16:91, 17:34)
2.    Kehormatan dan integrasi internasional (QS. 16:92)
3.    Keadilan internasional (QS. 5:8)
4.    Menjaga perdamaian (QS. 8:61)
5.    Menghormati kenetralan negara-negara lain (non combatants) (QS. 4:89, 90).
6.    Larangan terhadap eksploitasi imperialis (QS. 16:92, 28:83)
7.    Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam dinegara lain (QS. 8:72)
8.    Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral (QS. 60:8,9)
9.    Kehormatan dalam hubungan internasional (QS. 55:60)
10.  Persamaan keadilan untuk para penyerang (QS. 2:194, 16:126, 42:40-42)
            Selain itu Islam menegaskan bahwa hak azasi manusia baik yang muslim maupun non muslim, laki-laki maupun perempuan dilindungi undang-undang;
1.      Hak hidup (QS. Al-Isra:33, Al-An’am:151)
2.      Hak milik (QS. Al-Baqarah:188, An-Nisa:29)
3.      Perlindungan kehormatan (QS. Al-Hujurat:11-12)
4.      Keamanan dan kesucian kehidupan pribadi (QS. An-Nur:27, Al-Hujurat:12)
5.      Keamanan kemerdekaan pribadi (QS. Al-Hujurat:6)
6.      Perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang (QS. Al-An’am:164)
7.      Hak untuk memprotes kezaliman (tirani) (QS. An-Nisa:148, Al-Maidah:78-79, Ali Imran: 110)
8.      Kebebasan ekspresi (QS. At-Taubah:71)
9.      Kebebasan hati nurani (QS. Al-Baqarah:256)
10.  Status warga Negara non muslim dalam negara Islam dilindungi (hadits riwayat Abu Dawud)
11.  Kebebasan berserikat (QS. Ali Imran:104-105)
12.  Kebebasan berpindah (QS. Al-Baqarah 84-85)
13.  Persamaan hak dalam hukum (QS. An-Nisa:1, Al-Hujurat:13)
14.  Hak mendapatkan keadilan (QS. Asy-Syura:15)
15.  Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia (QS. Adz-Dzariyat:19)
16.  Hak mendapatkan pendidikan (QS. Yunus:101)
            Pelaksanaannya diimplementasikan dalam hubungan internasional Islam yang mendasarkan diri pada beberapa prinsip yaitu: pertama, hubungan internasional dilandasi dengan prinsip untuk memelihara ketertiban dan perdamaian di dunia. Prinsip perdamaian memiliki doktrin sebagai berikut:
1.      Umat manusia dan bangsa-bangsa di dunia berasal dari satu orang, yaitu Nabi Adam as.
2.      Al-qur’an telah menggariskan suatu ketentuan asasi agar manusia senantiasa menghormati perjanjian termasuk perjanjian perdamaian.
3.      Perang hanya diijinkan dalam keadaan-keadaan khusus, yakni apabila keamanan dan pertahanan negara terancam oleh pihak musuh.
4.      Islam tidak membenarkan dan melarang paksaan dan kekerasan.
5.      Islam mengajarkan agar perdamaian itu dimulai dari hubungan perorangan.
            Kedua, Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar supaya memenuhi persetujuan-persetujuan dan perjanjian internasional. Ketiga, sejak zaman Nabi Muhammad saw, hubungan internasional dilaksanakan dengan cara pertukaran duta atau utusan (envoys).
 Praktek hubungan internasional menurut pandangan Islam kini, adalah:
1.      Negara-negara yang ada dewasa ini dalam dunia Islam, seluruhnya dianggap berada di dalam satu.
2.      Negara-negara lain, baik yang berada di Barat maupun di Timur, seluruhnya dianggap Darul Kuffar dan statusnya menurut syura adalah termasuk Darul Harb.
3.      Dengan negeri-negeri tersebut diatas dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, pejanjian perdagangan, ekonomi, perjanjian ilmiah, perjanjian dalam bidang pertanian dan perjanjian lainnya yang dibolehkan menurut syara.
4.      Negara-negara lain yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengankhilafah dan Negara-negara serakah yang ingin menguasai wilayah kaum muslim, seperti Rusia, dianggap sebagai Negara-negara musuh (muharibah hukman) ditinjau dari segi hukum. Terhadap mereka diambil langkah-langkah waspada dan siaga penuh, serta tidak akan diadakan hubungan diplomatik dengan mereka.
5.      Negara-negara musuh yang sedang memerangi umat (muharibah fi’lan), seperti Israel, maka terhadap institusi ini diambil sikap siaga perang sebagai asas hubungan dengan mereka (QS. An-Nisa:141, Al-Baqarah:194).
6.      Negara khilafah tidak diperkenankan mengadakan perjanjian kerjasama militer (pakta pertahanan militer) dengan Negara-negara lain, seperti bentuk perjanjian pertahanan bersama atau perjanjian keamanan bersama. Termasuk didalamnya memberikan fasilitas militer, seperti menyewakan pangkalan militer seperti menyewakan pangkalan militer, pangkalan udara atau dermaga kapal perang.
7.      Tidak dibolehkan meminta bantuan militer kepada negara-negara kafir atau kepada pasukan kafir (Hadits). Dalam hal larangan ini termasuk dalam mengambil pinjaman/hutang dan menyerahkan urusan ke tangan negara-negara kafir.
            Khusus bagi negeri-negeri muslim terlebih bagi Indonesia, pelaksanaan hubungan internasional itu hendaknya dengan komitmen melaksanakan “politik bebas aktif” yang bertujuan memperjuangkan kepentingan bersama, membebaskan dari belenggu kapitalis dan komunis serta lembaga-lembaga internasional yang menjerat, membela umat Islam diseluruh dunia dan memajukan Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut nampaknya perlu suatu pemerintahan yang peduli akan penerapan syariat Islam, pemerintahan yang sangat mandiri dan berwibawa.










BAB III
PENUTUP
1.    KESIMPULAN
Mengenai aturan-aturan Islam yang tidak hanya memberikan prinsip-prinsip pokok bagi hukum internasional, akan tetapi juga memberikan contoh-contoh konkrit bagaimana prinsip tersebut dilaksanakan. Karena pada dasarnya pemerintahan Islam itu telah berdiri pada masa Nabi Muhammad saw, yang dilanjutkan oleh para Khulafa’ ar-Rasyidin dan khilafahselanjutnya sampai yang terakhir adalah khilafah utsmaniyyah yang tumbang pada tahun 1924. Tentu saja suatu peradaban apabila penganutnya merupakan aktor dari suatu percaturan dunia dan komit untuk menerapkannya. Kesempurnaan dan keagungan Islam saat ini (mahjub) tertutup karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan umatnya di dalam setiap lapangan kehidupan. Padahal tauladan dan bukti-bukti peranan Islam di berbagai bidang Nampak dan terasa bahkan oleh peradaban Barat sekalipun. Untuk itu marilah kita kembali mengusahakan supaya Islam kembali menjadi “rahmat”.










DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Hanafi, pengantar dan sejarah hukum islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1989.
Salim frederiks. Political and Cultural Invasion (terjemahan). Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2004
Hamodurrahman dan Altaf Gauhar, 1983:225-228 dan 241, dalam H.M Daud Ali dkk. Islam untuk disiplin ilmu hukum, social dan politik, Bulan Bintang, Jakarta, 1989
Afzal Iqbal. Diplomacy in Early Islam (terjemahan), 2000.
Ali Mansur. Assyari’atul Islamiyyatu wal qanunut Dalliyu al’am dalam L. Amin Widodo. Fiqih Siasah Dalam Hubungan Internasional, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994
T.M Hasbi Ash -Shidieqy. Hukum Right in Islam (terjemahan), Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
H.M Daud Ali dkk. Islam untu Disiplin Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik, Bulan Bintang, Jakarta. 1989.
Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir (terjemahan), 2002.    
 Ali Mansur. Assyari’atul Islamiyah wal qanunut Daliyu al’am. 1965:31-42 dalam L. Amin Widodo. Fiqih Siasah Dalam Hubungan Internasional. 1994:6-7. Tiara Wacana-Yogya.
T.M Hasbi As-Shidieqy. Hukum Antar Golongan Dalam Fikih Islam. 1391 H/1971 M:118-123. Bulan Bintang-Jakarta.
 Syekh Sayukat Hussain. Human Right in Islam (terjemahan). 1996:59-95. Gema Insani Press-Jakarta.
H.M Daud Ali dkk. Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. 1989:87-92. Bulan Bintang-Jakarta.
Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir (terjemahan). 2002:111-118.  
Hubungan Internasional Perspektif Islam

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!