HUKUM ADAT SETELAH DATANG BERBAGAI AGAMA

20.22


"Tulisan ini merupakan sebuah tugas pada mata kuliah hukum adat. dilarang mengutip isi tulisan tanpa mencantumkan sumbernya"
Hukum Adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.[1]
1.    Definisi Adat
Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, yang merupakan pedoman  bagi sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan  dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.
Hukum Adat senantiasa  tumbuh  dari  suatu  kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.
Hukum adat adalah merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu dengan mempelajari hukum adat berarti kita telah mempelajari sebagian dari kebudayaan bangsa kita. Orang mencampur-adukkan antara pengertian adat yang mengandung sanksi yaitu hukum adat dengan pengertian adat yang tidak mengandung sanksi yaitu kebiasaan saja. [2]
2.     Ciri-ciri Hukum Adat
Hukum Adat mempunyai kekhususan yang menjadi ciri-cirinya dan membedakannya dengan hukum lain, yaitu:
a.   Religio magis/ Keagamaan
      Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, dan hal itu menjiwai hukum yang diciptakannya, yaitu Hukum Adat. Dalam perbuatan hukum seperti pembukaan tanah, perkawinan tampak jelas adanya sifat religius itu.
b.   Kebersamaan
      Berbeda dengan hukum barat yang berpusat pada individu, maka hukum adat berpusat kepada masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik).
c.   Tradisional
      Kata “tradisional” berasal dari kata benda “tradisi” yang menurut Myror Wemwr berarti: “the biliefs andpracticies handed down from the past, as we reinterpret our past, the tradition change”. Hukum Adat pada hakekatnya adalah tradisi juga, yaitu praktek kehidupan warga masyarakat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan diberi daya memaksa dengan sanksi bagi yang melanggarnya.
d.  Konkrit 
    Sifat hubungan hukum dalam Hukum Adat adalah konkrit, artinya nyata, Dapat dirasakan oleh panca indra.
e. Terang, dan tunai,
   Terang artinya tidak samar-samar, dapat dilihat, diketahui, disaksikan dan didengar orang lain, misalnya pada “ijab kabul”, pemberian panjer dan peningset sebelum terjadinya jual beli dan perkawinan.
f.   Dinamis dan plastis
     Dinamis artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan masyarakat, sedangkan plastis dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.
g.   Tidak dikodifikasi
     Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis seperti awig-awig di Bali. Karena bentuknya yang tidak tertulis maka mudah berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat jika mereka menginginkannya.
h.   Musyawarah dan Mufakat
      Hukum Adat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa. Hukum Adat, menurut Koesnoe, sebagai hukum rakyat pembuatnya rakyat sendiri, mengatur kehidupan mereka yang terus menerus berubah dan berkembang malalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai temu rasa dan temu pikir lewat musyawarah..[3]

 

3. Sejarah Singkat Hukum Adat
Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia.
Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.

4.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat

    Banyak   faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan  hukum    adat,  disamping  kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang  bersifat tradisional adalah sebagai berikut :
1.    Magis dan Animisme
 Alam   pikiran  magis  dan  animisme    pada  dasarnya   dialami  oleh  setiap bangsa  di  dunia.  Di  Indonesia  faktor  magis  dan  animisme  cukup  besar pengaruhnya.   Hal   ini dapat  dilihat  dalam  upacara-upacara    adat  yang  bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

2.  Faktor Agama
    Masuknya     agama-agama     di   Indonesia   cukup   banyak    memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya :
a.Agama Hindu :
Pada  abad  ke  8  masuknya  orang  India  ke  Indonesia  dengan  membawa agamanya,    pengaruhnya   dapat   dilihat di  Bali. Hukum-hukum  Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raj a dan pembagian kasta-kasta.
b. Agama Islam

    Pada abad ke  14 dan awal abad  15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran.  Pengarush  Agama    Islam  terlihat dalam  hukum   perkawinan yaitu  dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf.  Pengaruh   hukum    perkawinan   Islam  didalam   hukum    adat di  beberapa daerah  di  Indonesia  tidak  sama  kuatnya     misalnya  daerah   Jawa Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah tertentu walaupun   sudah  diadakan   menurut  hukum    perkawinan   Islam, Tetapi  tetap  dilakukan  upacara-upacara perkawinan  menurut  hukum  adat, missal di Lampung,  Tapanuli.

c. Agama Kristen
    Agama    Kristen dibawa   oleh  pedagang-pedagang    Barat.  Aturan-aturan
hukum   Kristen  di  Indonesia  cukup  memberikan  pengaruh  pada  hokum keluarga, hukum perkawinan. Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang social
khususnya  dalam bidang pendidikan  dan  kesehatan, dengan  didirikannya beberapa lembaga Pendidikan dan rumah-rumah sakit.


3.  Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi
Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-   kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain.Tidak  semua Raja-raja yang pernah  bertahta  di  negeri  ini baik, ada juga Raja  yang   bertindak  sewenang-wenang     bahkan    tidak jarang   terjadi keluarga   dan   lingkungan   kerajaan   ikut  serta  dalam    menentukan kebijaksanaan  kerajaan  misalnya  penggantian  kepala-kepala  adat  banyak    diganti  oleh  orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan  adat  istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam    masyarakat tersebut.

4.  Adanya Kekuasaan Asing

    Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan   alam  pikiran baratnya  yang  individualisme.  Hal  ini  jelas  bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.


5.        Hukum Adat Di Indonesia
Dari 19 daerah lingkungan hukum (rechtskring) di Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:
1.    Hukum Adat mengenai tata Negara
2. Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan).
3.   Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana).
Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “adat recht” (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.
Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).
Pendapat lain terkait bentuk dari hukum adat, selain hukum tidak tertulis, ada juga hukum tertulis. Hukum tertulis ini secara lebih detil terdiri dari hukum ada yang tercatat (beschreven), seperti yang dituliskan oleh para penulis sarjana hukum yang cukup terkenal di Indonesia, dan hukum adat yang didokumentasikan (gedocumenteerch) seperti dokumentasi awig-awig di Bali.
Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.
Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh :
1.    Agama : Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya : di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi Agama Islam, Di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen.

2. Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit.
3. Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.
Mengenai persoalan penegak hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupkan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Dalam kasus sala satu adat suku Nuaulu yang terletak di daerah Maluku Tengah, ini butuh kajian adat yang sangat mendetail lagi, persoalan kemudian adalah pada saat ritual adat suku tersebut, dimana proses adat itu membutuhkan kepala manusia sebagai alat atau prangkat proses ritual adat suku Nuaulu tersebut. Dalam penjatuhan pidana oleh sala satu Hakim pada Perngadilan Negeri Masohi di Maluku Tengah, ini pada penjatuhan hukuman mati, sementara dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004. dalam Pasal 28 hakim harus melihat atau mempelajari kebiasaan atau adat setempat dalam menjatuhan putusan pidana terhadap kasus yang berkaitan dengan adat setempat.
Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam prakteknya (deskritif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya.[4]

6.        Hukum Adat dalam Hukum Islam

Islam adalah agama samawi atau agama wahyu. Dasar-dasar hukum Islam adalah Alquran sebagai kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang telah diterima Nabi Muhammad saw. Dasar hukum yang kedua adalah apa-apa yang telah dilakukan, diucapkan, dan disetujui Rasul sebagai contoh untuk melakukan Alquran tersebut, yang selanjutnya disebut hadit. Dasar hukum ketiga adalah ijmak dan kias. Keduanya baru dilakukan manakala ada keharusan penetapan hukum sementara tidak ditemukan aturannya baik dalam Alquran ataupun hadist.
Walaupun begitu, hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Para ahli usul fikih menerima adat yang dalam bahasa fikih disebut dengan urf dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat. Dalam hal akidah dan ibadah urf tak lazim digunakan, sementara para ahli usul fikih yang menerima cenderung untuk membatasinya dalam masalah masalah muamalah.
Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun berbentuk badan hukum. Dalam istilah fikih disebut al-syakhsiyyah al-itibariyyah. Muamalah meliputi jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan.
Memang ada perbedaan prinsip antara akidah dan muamalah. Dalam akidah, semua akan dilarang kecuali hal yang diperintahkan. Sedangkan dalam muamalah semuanya boleh kecuali hal yang dilarang. Dengan demikian, dalam hal hukum muamalah, menerima hukum adat adalah sesuatu yang legal.
Ada dua alasan mengapa hukum adat dapat diterima dalam hukum Islam dalam menentukan status hukun atas sesuatu. Pertama, sebuah hadis yang mengatakan, "Sesungguhnya yang dianggap ummat Islam baik, maka di sisi Allah juga akan dianggap baik". Kedua, dalil, "Jadilah engkau sebagai orang yang pemaaf dan suruhlah orang yang melakukan kebaikan (makruf) sebagai penguat untuk menjadikan adat (urf).[5]
Di   samping   Hukum   Adat,   menyebarnya   agama   Islam   ke   Nusantara,   membawa Hukum   Islam.   Di   beberapa   daerah   yang   penganut  Islamnya   kuat   seperti   di Sumatera       Barat   dan    Aceh,    masyarakat    menerapkan        Hukum      Islam   dalam     bidang perkawinan     dan  warisan.    Dalam    sejarah   hukum,     Hukum     Islam    hidup   berdampingan dengan   Hukum   Adat,    sehingga     melahirkan      perdebatan      hukum manakah  yang diberlakukan   bagi   masyarakat   setempat.   Snouck        Hurgronje       memperkenalkan         Teori Receptie,   yaitu   Hukum   Islam   baru   berlaku   kalau   Hukum   Islam   itu   sudah   terlebur   ke dalam Hukum Adat. Dengan demikian bagi penganut agama Islam belum tentu tunduk pada   Hukum   Islam.[6]

7.    Lembaga Adat Dalam Agama Hindu
Sebagaimana telah diketahui bahwa keberadaan lembaga yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Propinsi Bali pada umumnya, dan di Kabupaten Gianyar pada khususnya, peranannya cukup besar dan sangat menonjol, terlebih  lagi sumbangan yang dapat diberikan kepada nusa dan bangsa yang sedang membangun. Lembaga-lembaga adat tersebut antara lain adalah:
a. Desa Adat
Sesuai dengan ketentuan Perda Tingkat I di Bali Nomor 06 tahun 1986 ditetapkan tentang kependudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan drama pergaulan hidup masyarakat Umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Jumlah desa adat yang ada di Kabupaten Gianyar sampai dengan tahun 2004 sebanyak 266 desa adat yang tersebar di 69 desa/ kelurahan yang semuanya mempunyai awig-awig. Awig-awig dimaksud ada yang sudah tertuang dalam bentuk awig-awig tertulis dan belum tertulis. Khusus di kabupaten sebagian besar sudah mempunyai awig-awig tertulis. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi:
1.    Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
2.    Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
3.    Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
4.    Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali khususnya berdasarkan paras-paros selunglung sebayantaka.
5.    Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa ada.[7]







DAFTAR PUSAKA

 Abdurrahman,  S.H..,   1984,  Hukum  Adat  Menurut  Perundang-undangan Republik Indonesia, Jakarta, Cendana Press

 Arthur, Schiller A dan E Adamson Hoebel,  1962, Adat Law In Indonesia,Jakarta, Bhratara.

images.flowst.multiply.multiplycontent.com/.../.
http://rangforjustice.blogspot.com/2011/09/seputar-hukum-adat-dalam-tinjauan.html
http://uptime.web.id/lifestyle/pengertian-hukum-adat.html
http://cabiklunik.blogspot.com/2006/11/esai-hukum-adat-dalam-hukum-islam.html
ermanhukum.com/.../Ilmu%20Hukum%20Indonesia-Pluralisme.pdf
http://www.gianyarkab.go.id/profil/lembaga-adat/


[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat
[2] images.flowst.multiply.multiplycontent.com/.../.
[3] http://rangforjustice.blogspot.com/2011/09/seputar-hukum-adat-dalam-tinjauan.html
[4] http://uptime.web.id/lifestyle/pengertian-hukum-adat.html
[5] http://cabiklunik.blogspot.com/2006/11/esai-hukum-adat-dalam-hukum-islam.html
[6] ermanhukum.com/.../Ilmu%20Hukum%20Indonesia-Pluralisme.pdf
[7] http://www.gianyarkab.go.id/profil/lembaga-adat/

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!