Perbedaan hukum perdata dan hukum publik

20.16


hallo guys, pa kabar mua! kali ini saya akan memberiakan sedikit pemahaman tentang dunia hukum. nah kalian tau tidak ada perbedaan antara hukum publik dengan privat! mau ta?,,,,....nah baca terus ya!

kita dapat dipakai sebagai pegangan sebagai untuk pembedaan antara kedua macam hukum tsb.
1) Hukum perdata dalam arti luas/ pribadi disingkat saja dengan hukum publik atau perdata.
2) Hukum publik pada umumnya mengenai kepentingan perseorangan, perbedaan ini tidak mutlak tetapi dapat dipakai sebagai pegangan.
3) Dalam hukum publik pelaksanaan sangsi dilakukan dengan sendirinya oleh penguasa, artinya tidak tergantung pada keinginan yang bekepentingan.
Contoh, seorang pencuri yang sudah tertangkap langsung dikenakan hukuman tanpa ada tuntutan dari si korban.
4) Hukum perdata pelaksanaan sangsi oleh penguasa tergantung pada tuntutan dari pada sikorban.
Cth: Si A (kreditur) meminjamkan uang kepada si B (debitur) sesuai dengan perjanjian.
5) Dalam hukum publik tidak ada kebebasan.
Maksud pihak tidak dapat menyimpang dari UU.
6) Dalam hukum perdata adanya kebebaan dapat menyimpang dari ketentuan UU.
7) Hukum publik pada umumnya memaksa menurut (Dwihgend).
8) Hukum perdata sifatnya mengatur (Regand).
9) Hukum dagang adalah sebagian bagian dari hukum pribadi/ hukum perdata dalam arti luas yang mengatur hubungan* hukum yang timbul karena hubungan* perusahaan. Cth: Jual beli
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dengan pihak lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya yang diselenggarakan sesuai dengan hematnya sendiri dengan adanya hubungan hukum antara subjek hukum maka terstatuslah objek  hukum.
Subjek hukum: Orang atau badan hukum (Yang dilindunngi hukum) yang dilindungi adalah hak-hak kewajiban.
Objek hukum: Berapa kekayaan/ barang.
Dalam bidang hukum perdata inilah terlatak hukum dagang hukum perikatan.
Hukum perikatan adalah hukum yang mengatur akibat hukum.Suatu hubungan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan antara 2 pihak masing yang berdiri sendiri. Yang menyebabkan yang satu terhadap pihak yang lainnya berhak terhadap suatu prestasi. Prestasi mana adalah menjadi ewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama.
Jadi perikatan adalah hubungan hukum dan hubungan hukum akibat hukum.
Akibat hukum ini timbul karena adanya kenyataan hukum, kenyataan hukum ini tddr:
1. Kenyataan belaka: bukan karena ada perjanjian misalnya :menjadi gila, jatuh pailid atau bangkrut, adanya dua buah pekarangan yang berdampingan , lahir, kadaluarsa, dewasa, mati
2. Tindakan manusia misalnya : membuat restament, atau perjanjian, menolak atau menerima warisan, mendaku atau aku yang punya.
Menurut pasal I ayat 233 KUHP
Perikatan bersumber pada pejanjian dan UU namun dipihak lain masih ada peristiwa yang menimbulkan perikatan yaitu: surat wasiat yang mengndung legat(legalisir/syah) utusan hakim yang mengandung ruang paksa, sayembara.
Kenyataan ruang hukum yang terakhir ini dianggap menimbulkan perikatan atas dasar keadilan dan keputusan dalam masyarakat
Menurut pasal 1352 KUHPer:
Perikatan yang timbul karena UU dapa timbul langung atas dasar kekuatan UU dan dapat timbu atas peraturn manusia yang berwujud perbuatan hukum (pasal 1354 KUHPer) dan perbuatan yang melawan hukum (pasal 1365 KUHPer).
Menurut pasal 1319 KUHPer ada dua macam perjanjian:
1. Perjanjian bernama (benoemde) diatur dalam bab 1,2,3 dan 4 buku 3 KUHPer.
2. Perjanjian tidak bernama (onbenoemde) diatur dalam bab 5-18 Buku 3 KUHPer dalam KUHD.
Hukum dagang adalah terletak dalam lpangan hukum perikatan yang khusus timbul dari lapangan perusahaan.
Perikatan* itu ada bersumber dari perjanjian, ada yang bersmber dari UU:
a. Bersmber dari perjanjian.
misal: pengangkutan, asuransi, jual beli perusahaan, makelar, komisioner, wesel, cek dll.
b. Besumber dari UU
misal: tubrukan kapal (psl 534)
Jadi hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari perusahaan.
Pengertian Perusahaan dan Pekerjaan
Pengertian perusahaan:
Dengan stblt 1938-276 mulai berlaku 17 Juli 1938. Istilah pedagang dalam KUHD di hapuskan dan diganti dengan istilah perusahaan walaupun tidak terdapat dalam KUHD.
Pengertian perusahaan dalam istilaah ilmiah:
1. Menurut pemerintah Belanda disebut perusahaan: keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang* an, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (untuk diri sendiri).
2. Menurut Prof. Moleng Graff perusahaan: Keselu8ruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menyerahkan barang*/ mengadakan perjanjian* perdagangan.
3. Menurut Polak. Baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan* tentang laba/ rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.
Kedudukan dokter, pengacara, notaris dan juru sita.
1.                Pasal 113 ayat 1 KUHPer: menetapkan bahwa wanita yang sudah kawin yang menjalankan pekerjaan atas dasar persetujuan dari suami maka ia dapat mengingatkan dirinya dalam segala perjanjian berkenaan dengan pekerjaannya itu tanpa bantuan suaminya. Hal demikian tidak terdapat pada wanita Indonesia, yang mempunyai penuh kemampuan bertindak baik sebelum maupun sesudahsesudah kawin dari itu MA Indonesia dengan surat edaran tgl 5 September 1963 no.1115/ P 3292/ M/1963. Menganggab pasal 108 dan110 KUHPer tidak berlaku.
2.                Pasal 1967 KUHPer: Bahwa hak menuntut menjadi guru setelah lampau waktu 30 thn. Tetapi bagi tagihan * cepat pasal 1968-1971 menetapkan bahwa tuntutan itu menjadi gugur setelah lewat 5 thn. Bila tuntutan ini tidak mengenai barang yang dipakai menjalankan pekerjaan debitur sendiri, tetapi bila tuntutan ini mengenai barang yang dipakai untuk menjalankan pekerjaan debitur sendiri maka menjadi 30 thn. Tertuang dalam pasal 1971 ayat 2 KUHPer.

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!