PERKEMBANGAN HUKUM DAGANG

20.35


“Tulisan ini merupakan nilai tugas pada mata kuliah hukum dagang dan telah di persentasikan. Dilrang mengutip isi tulisan tanpa mencantumkan sumbernya!”

1.PENGERTIAN
Perdagangan atau Perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Pada zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan antara produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.


2. Sumber Hukum Dagang


Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada :
1.      Hukum tertulis yang dikodifikasikan
a.      KUHD
b.      KUHS
2.       Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

KUHD mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan asas konkordansi.

Menurut Prof. Subekti SH, adanya KUHD disamping KUHS sekrang ini tidak pada tempatnya, karena KUHD tidak lain adalah KUHPerdata. Dan perkataan “dagang” bukan suatu pengertian hukum melainkan suatu pengertian perekonomian.

Dinegeri Belnda sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan antara hukum perdata dengan hukum dagang.

3.Asas-Asas Hukum Dagang


Pengertian Dagang (dalam arti ekonomi), yaitu segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen.

Pengertian Perusahaan, yaitu seorang yang bertindak keluar untuk mencari keuntungan dengan suatu cara dimana yang bersangkutan menurut imbangannya lebih banyak menggunakan modal dari pada menggunakan tenaganya sendiri.

Pentingnya pengertian perusahaan :
1.      Kewajiban “memegang buku” tentang perusahaan yang bersangkutan.
2.      Perseroan Firma selalu melakukan Perusahaan.
3.      Pada umumnya suatu akte dibawah tangan yang berisi pengakuan dari suatu pihak, hanya mempunyai kekuatan pembuktian jika ditulis sendiri oleh si berhutang atau dibubuhi tanda persetujuan yang menyebutkan jumlah uang pinjaman, tapi peraturan ini tidak berlaku terhadap hutang-hutang perusahaan.
4.      Barang siapa melakukan suatu Perusahaan adalah seorang “pedagang” dalam pengertian KUHD
5.      Siapa saja yang melakukan suatu Perusahaan diwajibkan, apabila diminta, memperlihatkan buku-bukunya kepada pegawai jawatan pajak.
6.      Suatu putusan hakim dapat dijalankan dengan paksaan badan terhadap tiap orang yang telah menanda tangani surat wesel/ cek, tapi terhadap seorang yang menandatangani surat order atau surat dagang lainnya, paksaan badan hanya diperbolehkan jika suart-surat itu mengenai perusahaannya.
7.Sumber Hukum Dagang

1.      Pokok : KUHS, Buku III tentang Perikatan.
2.      Kebiasaan
a. Ps 1339 KUHS : Suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan tetapi untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan
b. Ps 1347 KUHS : hal-hal yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian, meskipun tidak secara tegas diperjanjikan harus dianggap juga tercantum dalam setiap perjanjian semacam itu.
3.      Yurisprudensi
4.      Traktat
5.      Doktrin

Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona `               dan Negara-negara lainnya ) .
Tetapi pada saat itu hokum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hokum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hokum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hokum pedagang ini bersifat unifikasi
Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hokum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tenteng kedaulatan.
Pada tahun 1807 di Perancis di buat hokum dagang tersendiri dari hokum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine(1838) . Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hokum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus . lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan .

5.    Sejarah Hukum Dagang di Indonesia

No
Tahun
Tempat/Negara
Tokoh
Kitab Undang-undang
Keterangan
1
Romawi
Kaisar Juristinianus
Corpus civilis (CIC)
Mengatur hukum perdagangan yang berlaku di negara jajahan romawi
2
1000-1500
Italia dan Perancis Selatan
Pedagang setempat
Pedagang (Koopmansrecht)
Belum disusun secara sistimatis dan bersifat kedaerahanDibuat karena penggunaan Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara yang timbul di bidang perdagangan
3
1673
Perancis
Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu Colbert
Ordonnance du Commerce
Peraturan ini mengatur hukum pedagang itu sebagai hukum untuk golongan tertentu yaitu kaum pedagangKarena hukum pedagang bersifat kedaerahan dan pada tahun-tahun tersebut bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah,maka disusunlah kitab ini
4
1681
Perancis
Raja Louis XIV (1643-1715)
Ordonnance De La Marine
Mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang kota pelabuhan)
5
1807
Perancis
Raja Napoleon Bonaparte
Code Du Commerce
Disusun berdasarkan aturan dalam kitab Ordonnance du Commerce dan Ordonnance De La MarineMerupakan pengaturan mengenai hukum dagang
6
1807
Perancis
Raja Napoleon Bonaparte
Code Civil
Merupakan mengaturan mengenai hukum perdata/hukum civilDisusun berdasarkan hukum Romawi (corpus iuris civilis)
7
1807-1838
Belanda
Kodifikasi hukum Perancis tersebut dinyatakan berlaku di Belanda, karena Belanda merupakan jajahan Perancis
8
1819
Belanda
Dibuat rancangan kodifikasi hukum dagang
Dalam rancangan itu tidak dicantumkan pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara perniagaan. Maka perkara tersebut di selesaikan di pengadilan biasa
9
1838
Belanda
Wetbook van Koophandels (WvK).
Mengatur tentang hukum dagangMengadaptasi dari kitab Code Du Commerce (Perancis) àberdasar asas konkordansi
10
1838
Belanda
J.M. Kemper dan Nicolai
Burgerlijk Wetboek (BW)
Disusun berdasarkan gabungan antara hukum kebiasaan/hukum kuno Belanda dan code civil Perancis
11
1848
Indonesia
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
Merupakan turunan belaka dari “Wetboek van Koophandel” dari Belanda yang dibuat atas dasar asas konkordansi (pasal 131 I.S.)
12
1896
Indonesia
Peraturan Kepailitan di luar KUHD
Menggantikan Buku III KUHD Belanda
13
1948
Indonesia
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHS)
Berdasarkan KUHS Belanda (BW) tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum)
14
1974
Indonesia
No.Kep-122/MK/IV/I/1974No32/M/SK/2/1974No 30/KPP/I/1974Tanggal 7Feb1974
SKB MenKeu, Menperindag dan koperasi, MenPerindustrian tentang leasing
15
1982
Indonesia
UU no 3 thn 1982
Tentang wajib daftar perusahaan
16
1984
Indonesia
Inpres no 5/1984 tanggal 11 April 1984
Tentang pedoman penyelenggaraan dan pengendalian Perizinan di bidang Usaha
17
1992
Indonesia
UU no 15 th 1992
Tentang penerbangan yang merupakan Perubahan ordonansi pengaturan udara
18
1995
Indonesia
UU no 8 thn 1995
Tentang pasar modalMerupakan penyempunaan dari uu no 15 tahun 1952
19
1997
Indonesia
UU no 8 thn 1997
Tentang dokumen perusahaan
20
1998
Indonesia
UU no 4 th 1998
Tentang kepailitan yang merupakan penyempurnaan peraturan kepailitan/Ferordering Vailissement
21
1999
Indonesia
UU no 5 thn 1999
Tentang pelarangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
22
1999
Indonesia
UU no 8 thn 1999
Tentang perlindungan konsumen
23
1999
Indonesia
UU no 30 thn 1999
Tentang Arbitrase
24
2004
Indonesia
UU no 24 thn 2004
Penyempurnaan uu no 16/th 2001tentang yayasan.Gagasan penyusunannya adalah bersumber pada kebiasaan masyarakat dan yuridis
25
2007
Indonesia
UU no 40 thn 2007
Tentang Perseroan TerbatasMerupakan penyempurnaan dari uu no 1 thn 1995 tentang PT yang menghapuskan ketentuan PT dalam Buku KUHD[1]


Peranan Hukum Dagang pada dewasa ini semakin menjadi penting oleh karena adanya perkembangan yang begitu cepat di Negara kita sebagai akibat adanya program pembangunan.
Di dunia internasional pun hukum dagang juga menjadi sangat penting apalagi pada periode dimana pada era globalisasi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Hukum Dagang adalah merupakan bagian kecil dari seluruh Ilmu Hukum yang ada dan Hukum Dagang sebenarnya juga merupakan bagian dari Hukum Perdata, maka sebelum mempelajari Hukum Dagang sebaiknyalah diketahui lebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan Hukum, dan pengertian-pengertian mengenai hukum dipelajari di dalam Ilmu Hukum, misalnya di dalam Pengantar Ilmu Hukum.
Oleh karena Hukum Dagang juga sebagai bagian dari Hukum Perdata maka sebaiknyalah sebelum mempelajari Hukum Dagang juga dipelajari lebih dahulu apa itu Hukum Perdata..[2]




Daftar Pustaka
Drs. Soesilo Prajogo; Kamus Hukum, hal. 199
Ridwan Khairandy dkk, S.H., M.H., Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, hal. 3

http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=33603
Drs. C.S.T. Kansil, S.H; pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia hal 301




[2] http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=33603

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!