sebuah opini!!!

20.20


Korupsi dan sampah
Oleh :
Alfiandi*
Senin, 4 juli 2011 mungkin merupakan suatu hari yang cerah, tapi jika kita melihat lebih mendalam di suatu sudut kota ada bebrapara orang mahasiswa yang sedang melakukan orasinya. Orasi tersebut mengangkat kasus korupsi yang katanya sich kasus yang sangat berbaaya di negeri ini, apalagi kasus ini ada dikota yang beberapa bulan terakhir mendapat penghargaan Adipura kota terbersih dari sampah,  Tapi di balik bersihnya sampah di lhokseumawe belum membuat bersih korupsi di lhokseumawe.
Kasus korupsi yang ada di lhokseumawe ini pun membuat kita gempar, bagaimana tidak kasus korupsi ini dilakukan oleh mantan Sekretaris Dewan yaitu ramli aziz, sekarag beliau menjabat sebagai Asisten I Pemko Lhokseumawe dan pastinya seorang wakil rakyat yang semestinya merakyat bersama rakyatnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi ? uang rakyat malah disikat. Memang bagaimanapun juga perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang sangat biadab karna perbuatan tersebut telah merugikan negara yang pastinya itu semua merupakan uang rakyat, khususnya masyarakat lhokseumawe.
Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana kepada Ramli Azis tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melakukan perbuatan melanggar hukum karna menangguhkan eksekusi putusan pidana terhadap Ramli Azis selama 2 (dua) minggu, dan perbuatan yang dilakukan Kejari (Kejaksaan Negeri ) tersebut tidak diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ).
Lain soal jika tersangka atau pun terdakwa yang dalam masa pemeriksaan di tahan yang berwenang untuk itu di masing-masing tingkat pemeriksaan.Untuk kasus yang terjadi ini jelas bisa diajukan karna tersangka maupun terdakwa memiliki hak untuk mengajukan penangguhan maupun pengalihan penahanan sebagaimana yang diatur dalam pasala 31 kuhap, yang menyatakan :
(1)              Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan dengan kewenagan masing-masing dapat mengadakan penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang telah di tentukan.
(2)              Karna jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Tetapi dalam kenyataannya walikota Lhokseumawe membuat suatu surat penangguhan penahan yang berisi bahwa supaya jaksa penuntut umum dari kejari lhoksemawe untuk manangguhakan penahanan terhadap ramli aziz di terima, sehingga kita dapat mengambil suatu kesimpulan secara tersirat bahwa walikota lhokseumawe dan kejari lhoksumawe telah memfasilitasi pelaku koruptor untuk berkeliaran dan mendukung individu-individu yang bergelimanng dengan harta korupsi agar tidak diukum.
Penangguhan eksekusi pidana tersebut akan berdampak negatif dalam penegakan hukum dindonesia khusunya di lhokseumawe dalam menangani kasus korupsi. Sehingga akan terjadinya tumpang tindih dari paa azas equality before the law yang berisi bawa persamaan hak setiap individu didepan hukum. Tetapi kita melihat sendiri dengan jelas bahwa jpu saat ini sedang bertindak diskriminatif dalam praktk hukum dan bisa menjadi mafia hukum.
Reaksi masyarakat
Dari pemhasan dan rapat yang telah dilakukan beberarap hari maka sebuah organisasi nirlaba yang bernama forum komunikasi mahasiswa mengeluarkan pernyataan sikap dan berorasi di bundaran simpang jam tepatnya pukul 9.45 wib yang intinya :
1.                Mendesak jaksa penuntut umum (jpu) segera menjebloskan ramli aziz ke penjara
2.                Walikota lhokseumawe harus bersikap profesional dan proporsional dalam menanggapi kasus tindak pidana korupsi ramli azis dan jangan ada tujuan untuk melindungi pelaku korupsi terutama ramli azis.
3.                Mendesak bpkp aceh dan kpk untuk mengawasi seluruh instansi pemerintahan di kota lhokseumawe, agar tidak terulang kembali kasus korupsi di lhokseumawe.

Aksi dari masyarakat tersebut diprakasai oleh mahasiswa yang ingin adanya perubahan yang lebih baik di lhokseumawe ini. Adapun kordinator aksi dalam aksi unjukrasa tersebut adalah agus pratama yang berwenang dan bertanggung jawab dari aksi tersebut.
 Oleh sebab itu sudah sewajarnya kita mengambil hikmah dari kasus ini agar untuk kedepannya tidak terulang kembali dan kita harus mambuat harum lagi nama aceh ini khusunya untuk lhokseumawe, jangn sampai Cuma kebersihan saja mendapat apresisasi tetapi kebersihan rohani dari pasa sifat-sifat koruptor masih melekat. Wassalamualaikum

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum UNIMAL
Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Aceh (FKMA) divisi demokrasi

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!