Wajah hukum indonesia

20.11


Wajah hukum indonesia
Oleh :
alfiandi
P
ada dasarnya setiap orang memilki cara masing-masing dalam memperbaiki tatanan hidupya ada yang membuat hidupnya lebih teratur dan ada pula yang membuatnya semrawut. Dari segi antropologis setiap individu memliki sifat untuk berubah “behaviorof change” sehinngga setiap orang memperbaiki dirinya sejak dini menjadi manusia yang terbaik, namun tidak sedikit dari mereka yang salah dalam mengapresiasikan langkahnya itu, begitu pula dengan sebuah negara yang ingin memperbaiki tatanan hukum di negaranya masing-masing.
Indonesia merupakan suatu negara yang bisa kita katakan sebagai negara yang masih muda dan belum berpengalaman dalam memperbaiki roda pemerintahanya menjadi good governence. Mengapa saya katakan demikian, coba anda bayangkan beberapa waktu lalu indonesia dihebohkan dengan berbagai isu hangat ditelinga kita baik itu mulai dari kasus korupsi, partai yang bermasalah,teror bom dan sebagainya, bahkan belakangan ini kita melihat suatu fenomena alangkah buruknya wajah hukum indonesia dalm menangani kasus TKI yang pada padasarnya merupakan pahlawan devisa negara tapi malah TKI lah yang menjadi objek suatu tindakan diskriminasi hukum di dunia. Belakangan ini banyak tki yang bermasalah dan tidak jarang berakhir dengan hukuman penjara maupun hukuman pancung alias hukuman mati.
Memang pada dasarnya setiap negara di dunia ini memliki masing-masing perbedaan dalam menjalankan hukum acara di negaranya ada yang hanya mencantumkan hukuman mati, ada yang hanya mencantumkan saja tetapi tidak dilaksanakan dan ada pula yang sama sekali menghapus hukuman mati tersebut.
Saudi arabia merupakan negara yang terknal sebagai negara yang bisa dikatakan masyarakatnya mayoritas islam sehingga dalam menjalankan roda pemerintahannya berdarkan islam pula. Kembali kepada persoalan  TKI sebelumnya, beberapa minggu yang lalu kita sering mendengar di media baik itu media cetak maupun media elektronk berupa berita di TV, radio, maupun berita yang disajikan di dunia online menguak isu tentang seorang tki yang ada di saudi arabia yang bernama Darsem. Dalam kasus Darsem adanya tumpang tindih antara kejahatan yang dilakukannya dan perlawanan moral dalam mempertahankan harga dirinya sebagaimana yang diakatannya.
Setelah tuntutan dari keluarga majikannya yang menuntutnya untuk ganti rugi atau hukuman mati yang dilaksanakn dengan hukum negeri arab tersebut, maka disinilah peran pemerintah indonesia dalam membantu TKI tersebut. Tetapi hasilnya nihil, pemerintah seolah diam dan tanpa action yang jelas. Setelah media berkoar-koar dalam mengangkat isu tersebut barulah peerintah indonesia meresponya sebagai antisipasi kemarahan publik.
Singkatnya kita bisa melihat sendiri wajah hukum indonesia bahwa dalam menangani suatu masalah harus masyakat yang melaksakannya bukan kesadaran dari pemerintah trsebut yang menjadi tanggungjawabnya terhadap pekerjannya itu. Itu baru satu hal saja yang kita lihat dari buruknya pemerintahan ini belum lagi terhadap kasus-kasus laninnya. Jika pemerintah masih seperti ini kapan negar akan maju menjadi negara yang aman damai dan sejahtera, semoga kita dapat merenungi bersama dan melakukan perubahan kedepannya .wassalam
Penulis adalah mahasiswa fakultas hukum
Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa (FKMA) divisi demokrasi

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!