PEMBIARAN PELAKU KEJAHATAN HAM

23.05


“PEMBIARAN PELAKU KEJAHATAN HAM”
oleh :
Mhd. Syuhada

“Presiden Suliso Bambang Yudhoyono mengimbau agar jajaran TNI dan polri untuk tidak melindungi aparatnya yang melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya jika aparat sudah bertindak benar namun di tuduh melanggar, dia harus dibela.Koordinator komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai pernyataan itu adalah upaya mencari pembenaran."saya curiga dia (SBY) hanya ingin membangun pembenaran dan pembersihan lembaran kepemimpinan dia dengan mengatakan tidak ada pelanggaran HAM". Ujarnya ketika dihubungi siang tadi. (Harian Detik Sore,Jum'at 20-01-2012)."

Memang selalu ada statement pemerintah agar diberikannya  imunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM.belum lagi apabila kita kaitkan dengan kasus demi kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum tuntas hingga saat ini, seperti : kasus Trisakti,Semanggi1,Semanggi 2, DOM Aceh, Kasus MunirAktivis HAM,Mesuji, Orde Baru dan masih banyak kasus-kasus Pelanggaran HAM lain yang pelakunya masih belum tersentuh oleh hukum.

Sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah tegas dan serius untuk menjadikan lembaga-lembaga HAM di Indonesia agar mempunyai otoritas untuk mengeluarkan statment kasus  pelanggaran HAM mana yang termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak.

salah satu kasus pelanggaran HAM yang saat ini masih di biarkan oleh negara adalah kasus simpang KKA kronologis tentang bagaimana kasus itu terjadi itu begini. 

seorang anak kecil mungil di teriknya matahari menyengat tubuhnya,tidak ada tanda-tanda wajahnya mencurigai yang ada hanyalah wajah polos lugu usianya baru 7 tahun, jauh dari pengawasan orang tuanya anak itu berdiri di persimpangan jalan  dan berkumpul bersama kerumunan dan desakan orang yang saat itu orang tengah panik karna alat negera sedang mengeluarkan peliuru kearah warga. kemudian tiba-tiba arah tembakan diarahkan ketubuh anak lugu yang berdiri dipersimpangan jalan tadi dengan sekejap mata anak itu terjatuh dan tidak berdaya ditempat.

itulah salah satu peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh Utara tepatnya di persimpangan PT.KKA Aceh, tiga mei 1999. namun,sampai saat ini belum adanya keadilan yang dirasakan oleh para korban tragedi simpang KKA Aceh. disebabkan tindakan represif militer pada saat itu. sampai saat ini belum adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat agar kasus tersebut dituntaskan dan segera menangkap para pelaku dan memberikan nestapa bagi pelaku pembantaian kemanusiaan tersebut.

Namun, oknum yang melakukan pelanggaran HAM di Aceh bukan hanya dari pihak militer atau TNI namun yang melakukannya juga dari pihak separatis di Aceh (GAM).

saran penulis perlu adanya langkah yang konkrit bagi pemerintah agar di buat sebuah regulasi yang mengatur penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh khususnya. kemudian harus adanya lobi dari gerakan sipil di aceh untuk mengawasi secara ketat proses pembuatan draf/ substansi QANUN tersebut. sehingga nantinya tidak adanya unsur-unsur yang bermuatan politik.

sehingga nantinya terwujudnya bagi korban pelanggaran HAM di Aceh Reparasi,restitusi dan rehabilitasi.semoga Amin.

 Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan aktif Forum Komunikasi Mahasiwa Aceh (FKMA)

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!