perbadaan definisi asuransi

23.41


Haii sahabat sekalian......! anda tahu tidak perbedaan definisi pengaturan asuransi, antara apa yang diatur di dalam Pasal 246 KUHD, dengan yang diatur di dalam Pasal 1 UU No. 2 Tahun 1992 serta tujuan Asuransi bagi pribadi seseorang?? Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang perbedaan tersebut. Tulisan ini adalah hasil analisis pribadi saya yang pernah saya buat sebagai tugas mata kuliah!!!

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Buku Kesatu/Bab IX tentang Asuransi Atau Pertanggungan Pada Umumnya disebutkan :
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Dan Pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang berbunyi :

1.Asuransi atau Pertanggungan adalah perjaniian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Dari kedua definisi tentang asuransi di atas kita dapat memahami bahwa sebenarnya substansi hukum yang diatur hampir memiliki kesamaan. inti keduanya ada suatu pertanggungan terhadap kerugian dengan dilaksanakan telebih dahulu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung.
Namun jika kita amati lebih dalam, ada perbedaan diantara kedunya, yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian ada tambahan aturan hukum yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHD. Seperti dalam kalimat , “atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.” artinya di dalam Undang-undang ini tambahan yang dimaksud adalah adanya tambahan  dari pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang di dalam KUHD sendiri tidak diatur. Dan hal pokok yang membedakannya lagi adalah bahwa dalam undang-undang asuransi tersebut ada penekanan terhadap pembayaran bagi orang yang di pertanggungkan baik hidup atau meninggal Dan tujuan orang melakukan perlindungan asuransi bagi diri atau harta bendanya adalah agar adanya  jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian mungkin diderita pada suatu saat nanti, sehingga bagi orang yang mengasuransikan dirinya ataupun harta bendanya dia mengalihkan resiko tersebut kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi sehingga dia akn merasa sedikit aman jika hal-hal yang tidak terduga itu yang bisa berakibat buruk terjadi dikemudian hari. Namun yang perlu diingat , jika kita mengasuransikan diri kita atau harta benda kita bukan berarti kita tidak menghilangkan kerugian. namun ketika adanya kerugian, dengan adanya asuransi  akan meringankan kerugian yang terjadi. contohnya dalam asuransi diri, ketika kita mengasuransikan diri kita dan meninggal dikemudian hari maka ahli waris kita menerima sejumlah dana atas asuransi tersebut yang akan meringankan beban atas keluarga. Juga ketika mengasuransikan harta benda kita contohnya rumah kita, ketika suatu saat terjadi kebakaran maka kita mendapat dana dari asuransi tersebut sehingga kita tidak merasa rugi besar atas kebakaran rumah tersebut karna pihak perusahaan menggantikannya.


You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!