Analisis Yuridis Konflik RI VS GAM Menurut Konvensi Genewa Dan Protokol Tambahan 1977 : Memenuhi syarat Atau Belum dalam hukum humaniter ?

03.24


Analisis Yuridis Konflik RI VS GAM Menurut Konvensi Genewa Dan Protokol Tambahan 1977 : Memenuhi syarat Atau belum dalam hukum humaniter ?
OLEH :
Alfiandi

Konflik yang terjadi di Aceh pada pra perdamaian bisa dikatakan sebagai konflik yang berkepanjangan, banyak sekali dilema yang terjadi sehingga menimbulkan situasi konflik yang tak terselesalikan dengan arah yang jelas. Pada pra perdamaian Aceh sudah sejak lama dikenal sebagai wilayah yang sangat gigih mempertahankan martabat bangsa mulai ketika masa penjajahan hingga pada era kemerdekaan dan dalam pendangan penulis konflik yang terjadi ketika masa kemerdekaan adalah konflik yang ditimbulkan dengan berbagai intrik politik kekuasaan di satu sisi Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ingin membebaskan diri dari kekuasaan Republik Indonesia (RI) dan di lain sisi pula pemerintah RI tidak ingin melepaskan Aceh sebab Aceh memiliki hasil alam yang melimpah dan telah menjadi bagian dari Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI).
Tulisan ini akan membahas bagaimanakah kedudukan hukum bagi kedua belah pihak yang sebagian orang menyebutnya sebagai subjek hukum internesional dan bertanggung jawab terhadap kekerasan yang terjadi namun, sebagian lagi tidak sebab mengangap gerakan separatis di Aceh tidak dapat dikategorikan sebagai biilligerent, kedudukan hukum ini berlandaskan kepada konvensi genewa dan protocol tambahan 1977, apakah memenuhi syarat atau belum dapat dimasukkan kedalam hukum humaniter.
DASAR HUKUM
Dalam perang atau konflik bersenjata, para pihak bertikai dibatasi oleh rambu-rambu hukum internasional. Indonesia harus tunduk dengan hukum internasional yang terdiri atas instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi dan instrumen hukum kebiasaan internasional; instrumen hukum humaniter; dan instrumen hukum nasional.
Dalam hal hukum humaniter digunakanlah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 sebagai instrumen hukum yang mengaturnya.
Indonesia sendiri telah lama menjadi peratifikasi Konvensi Jenewa 1949 sejak diterbitkannya UU No. 59 Tahun 1958 pada 30 September 1958. Namun, Indonesia belum meratifikasi dua Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 (1977). Masyarakat internasional telah banyak meratifikasi kedua protokol tersebut serta memakainya pada setiap konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Indonesia tak dapat melepaskan diri keduanya, karena protokol tersebut berstatus hukum kebiasaan internasional (customary international law).
Serangkaian ketentuan di atas harusnya mereduksi jumlah korban nyawa manusia akibat konflik bersenjata. Namun, pemerintah Indonesia menolak bila apa yang dilakukannya sebagai sebuah perang. Menurut pemerintah, perang hanya dilakukan antara negara dengan negara dan bukan negara dengan separatis. 
Apapun itu namanya tak menjadikan perang mengabaikan etika yang telah digariskan oleh instrumen hukum internasional. Prinsip ius ad bellum (etika dalam perang) di Aceh sama sekali diabaikan. Prinsip ini memaksa negara untuk menjadikan perang sebagai bagian resolusi konflik dengan memerhatikan prinsip diskriminasi di mana perang hanya berlaku bagi para pihak yang bertikai (kombatan). 
Adalah kewajiban Pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya dari usaha penyiksaan yang dilakukan oleh aparat atau suatu kelompok yang terorganisir. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1998. Itu berarti pemerintah terikat (consent to be bound) dengan konvensi ini.
Hukum pertama mengenai konflik internal yang berada pada tingkat internasional adalah Common Article 3 (Artikel 3). Artikel ini sesungguhnya memuat semua prinsip yang terdapat dalam Konvensi Jenewa mengenai konflik antarnegara.
ANALISIS
Dalam kasus konflik internal bersenjata, Artikel 3 ini--baca Lindsay Moir, The Law of Internal Armed Conflict, 2002--menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam konflik terikat untuk menerapkan, secara minimum, aturan-aturan berikut ini.
Pertama, orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam konflik, termasuk tentara yang telah meletakkan senjata dan mereka yang ditempatkan sebagai hors de combat karena sakit, terluka, ditahan, atau karena hal-hal lain, harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa melihat perbedaan ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, atau kriteria lain yang sejenis.
Kedua, mereka yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan diperhatikan. Dengan mengacu pada aturan-aturan di atas, jelas bahwa baik TNI maupun GAM telah melanggar aturan-aturan tersebut. Strategi gerilya yang dijalankan angkatan bersenjata GAM dengan menggunakan rakyat sipil Aceh sebagai perisai serta melakukan serangan membabi buta, dan tindakan TNI ketika berusaha mengidentifikasi anggota GAM di antara masyarakat sipil, jelas tidak menghiraukan aturan-aturan tersebut.
Yang menjadi permasalahannya adalah apakah kasus Aceh termasuk dalam kategori konflik internal bersenjata seperti yang dimaksud Artikel 3 ? Ada beberapa kriteria yang dapat dilihat sebagai acuan.
 Pertama, pihak yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah memiliki kekuatan militer terorganisasi dan kekuasaan yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Pihak tersebut juga bertindak dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin pelaksanaan aturan-aturan di dalam konvensi.
Kedua, pemerintah yang sah berusaha menggunakan kekuatan militernya untuk melawan pemberontak secara militer dan sebagai bagian dari kepemilikan wilayah nasional. Ketiga, adanya pengakuan, secara implisit maupun eksplisit, bahwa pemberontak tersebut merupakan pihak yang bertikai. Keempat, pemberontak tersebut mempunyai organisasi yang bertujuan memiliki karakteristik-karakteristik negara, menerapkan kekuasaan de facto terhadap penduduk dalam wilayah tertentu dan setuju untuk terikat oleh aturan-aturan di bawah konvensi. Tindakan angkatan bersenjata berada di bawah arahan otoritas sipil yang terorganisasi dan berupaya memahami hukum perang.
Situasi di Aceh memenuhi semua kriteria yang disebutkan di atas. GAM memiliki kekuatan militer yang terorganisasi dan struktur politik seperti sebuah negara. GAM juga menerapkan kontrol di dalam wilayah tertentu. Kemudian, pemerintah Indonesia dalam rangka menghadapi GAM tersebut harus mengerahkan angkatan bersenjatanya. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa operasi militer di Aceh memenuhi kriteria sebagai konflik internal bersenjata yang diatur oleh aturan-aturan dalam Artikel 3.
Masalahnya, siapa yang seharusnya menjadi subyek dari aturan hukum tersebut dan bagaimana menjamin penerapannya. Semua negara merupakan subyek dari hukum internasional yang mengatur sistem internasional dari negara-negara. Karena itu, negara merupakan subyek dan terikat oleh hukum internasional. TNI merupakan agen militer yang sah dari pemerintah Indonesia, yang memiliki tugas untuk menciptakan keamanan atas nama negara. Sebagai dampaknya, TNI merupakan subyek dari Artikel 3 sebagai bagian dari hukum konflik internal pada tingkat internasional.
Dalam konvensi jenewa Tahun 1949 Bab I tentang Ketentuan Umum disebutkan dalam Pasal 1 :
“Pihak-pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan”.
Hal ini mengisyaratkan setiap peserta yang mengikuti konvensi ini wajib menghormati dan menjamin penghormatan yang bermakna bahwa para peserta yang meratifikasi konvensi ini menyatakan diri bersedia mematuhi setiap aturan yang ada dalam konvensi.
Indonesia sebagai salah satu bagian subjek hukum internasional yang meratifikasi wajib mematuhi dan mengikuti ketentuan dalam konvensi ini sehingga jika ada konflik internal maupun eksternal Indonesia harus menjaga nilai-nilai kemanusian dalam keadaan berperang.
Dalam hal kasus yang terjadi antara RI dengan GAM hal ini bisa kita klasifikasikan kepada konflik internal yang non internasional sehingga Indonesia sebagai pemegang kedaulatan Negara harus menjaga kestabilan etika terhadap para korban perang.
Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 3 konvensi jenewa 1949 yang berbunyi :
   “Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta Agung; tiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut :
Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus  diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga :
1.      tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
2.      penyanderaan;
3.      perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
4.            menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu  pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.  
Dalam pasal ini kita bisa melihat bahwa ada perlakuan istimewa terhadap mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) baik itu disebabkan mereka sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain lainnya harus diperlakukan dengan baik.. Dalam hal orang yang luka dan sakit, kita bisa merujuk pada BAB II    tentang yang luka dan sakit dalam Pasal 12 disebutkan:
     “Anggota angkatan perang dan  orang-orang lain yang disebut dalam Pasal berikut, yang luka atau sakit wajib dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.
Mereka wajib diperlakukan secara perikemanusiaan dan dirawat oleh Pihak dalam sengketa dalam kekuasaan siapa mereka mungkin berada,tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas kelamin, suku, kebangsaan, agama , pendapat-pendapat politik atau setiap kriteria lainnya serupa itu.
Dalam pasal ini jelas untuk menjamin para korban yang luka dan sakit kita harus memeperlakukannya secara istimewa tanpa ada diskriminasi dari segi apapun juga.
Nah, kembali kepermasalahan awal RI dengan GAM apakah disini apa ada perlindungan? Jawabannya adalah ya!! Mereka dilindungi hal ini bisa kita lihat dalam pasal 13 yang berbunyi :
“Konvensi ini akan berlaku terhadap yang luka dan yang sakit yang termasuk dalam golongan-golongan berikut :
(1) Anggota-anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa, begitu pula anggota-anggota milisi atau barisan sukarela,yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;
(2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu Pihak dalam sengketa dan beroperasi didalam atau diluar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat berikut :
1. dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
2. mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap yang dapat dikenal dari jauh;
3. membawa senjata terng-terangan;
4. melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.”
Sangat jelas bahwa antara RI dengan GAM harus menghormati orang yang luka dan sakit baik itu para sipil maupun para kombatan yang aktif berperang.
Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah hal ini berlaku ketika konflik melanda aceh pra perdamaian?, menurut penulis pribadi tidak sama sekali, sangat banyak pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang sehingga  para sipil menjadi bulan-bulanan mereka yang berkonflik.
Padahal seharusnya dalam berperang harus dilandasi dengan prinsip pembedaan  agar sipil tidak menjadi korban dari peperangan oleh sebab itu jika kita mengacu pada Protokol Tambahan  I Tahun 1977 Bab IV mengatur tentang Penduduk Sipil dalam Pasal 50 PT I tahun 1977 ini secara tegas membedakan orang-orang sipil dan pen-duduk sipil.
Dalam Pasal 48 menentukan:  “pihak-pihak dalam sengketa harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer, dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran militer saja.”
Sangat miris rasanya bagi sipil disatu sisi bagi mereka yang tergolong pro GAM otomatis akan disiksa oleh tentara RI tidak perduli apakah para sipil itu sakit atau tidak, perempuan atau anak-anak ama saja bagi merekahancur lebur ditindas.
Disisi lain bagi mereka yang pro Tentara RI akan disiksa oleh GAM sebab mereka dikategorikan sebgai cuak (pengkhianat) yang melaporkan semua tindakan GAM secara diam-diam kepada tentara yang berakibat diketahuinya taktik dan lokasi tempat persembunyian GAM, sehingga bagi mereka akan disiksa dan dibunuh tanpa perduli si sipil sedang sakit.




KESIMPULAN
Dari uraian tersebut kita dapat mengetahui bahwa kasus RI dengan GAM dapat dikategorikan sebagai hukum humaniter internasional yang instrument hukumnya di atur dalam konvensi jenewa dan protokol tambahan 1977 sehingga Dalam konflik ini,  Hukum Humaniter dapat diberlakukan karena GAM memiliki struktur Organisasi , atribut Keorganisasian, memiliki teritorial kekuasaan, memiliki kekuatan militer dengan alasan mengangkat senjata terang-terangan dan Pada beberapa kasus dalam pelaksanaan operasi militer, militer Indonesia dan GAM melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Hukum Humantiter serta pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum humaniter merupakan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata. Secara umum ada dua bahasan yang menjadi cakupan hukum Humaniter Internasional, yaitu: perlindungan atas mereka yang tidak dan tidak lagi mengambil bagian dalam suatu pertikaian dan batasan-batasan atas sarana peperangan, khususnya persenjataan dan metode-metode atau cara-cara peperangan seperti taktik militer. Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional yang merupakan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata, Yang mempunyai tujuan : untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan (hostilities), seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-orang sipil; untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut. Konsekuensi hukum dengan membedakan konflik sebagai bagian non internasional (internal) dengan konflik sebagai bagian internasional cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena : Konvensi-Konvensi Jenewa hanya memberikan perlindungan dasar dalam kejadian perang saudara melalui Pasal umum 3 Konvensi.; Protokol Tambahan II tahun 1977, yang terutama ditujukan pada konflik internal, memberikan perlindungan yang masih sedikit selama konflik tersebut dibandingkan yang diberikan Konvensi-Konvensi Jenewa, konvensi-konvensi tersebut merumuskan tanggung jawab kriminal hanya bagi yangpelanggaran yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional.

Referensi :
Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi-konvensi Jenewa 1949Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat

Protokol Tambahan II tahun 1977

Anonym______ Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Imparsial, The Indonesian Human Rights Monitor



*Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, aktif di Forum Komunikasi Mahasiswa Aceh (FKMA)
*Tulisan ini di dedikasikan kepada rakyat Aceh dan bangsa Indonesia agar dapat memahami bagaimana konflik yang terjadi di Aceh beberapa tahun silam memberi luka pada anak bangsa jadi sudah cukup kita rasakan jangan sampai terulang kembai, semoga aceh akan senantiasa damai dalam rangkulan ilahi dan menjadi “nanggroe islami

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!