Konflik Aceh Dalam Bingkai HAM

08.00

Konflik Aceh Dalam Bingkai HAM
Oleh : Alfiandi
HARI INI, 10 Desember 2013 adalah hari yang diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se-Dunia. Hal ini dikarenakan untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah Memproklamirkan suatu penyataan global yang disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948. Hari dimana seluruh umat manusia di belahan bumi ini merayakan Hak Asasi Manusia setiap tahunnya.
Begitu pula di Aceh, banyak  para aktivis, pegiat HAM, Mahasiswa, Korban Pelanggaran HAM juga ikut merayakannya. Perayaan ini sebagai wujud agar penegakan HAM di Aceh dapat terselesaikan, Banyak permasalahan yang menyangkut dengan hak asasi seseorang belum begitu diperhatikan baik oleh Pemerintah RI maupun Pemerintah Aceh sendiri.
Hak untuk hidup, hak untuk mendapat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, tidak diskriminatif, hak bekerja, mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat dan hak lainnya juga masih belum begitu diperhatikan pemerintah. Namun, yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah tentang penyelesaian konflik pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yang hingga saat ini belum mendapat respon positif dari pemerintah Aceh.

Antara HAM dan Hôm
Dalam konteks Aceh, isu HAM saat ini masih belum dapat dikatakan menjadi isu yang banyak dilirik oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masih adanya perdebatan tentang artikulasi dalam memaknai serta pengimplementasian HAM sendiri yang masih diwarnai konsensus tumpang tindih baik lintas budaya maupun agama.
Banyak dari masyarakat menganggap isu ini adalah sebagai isu yang dapat merusak moral akidah masyarakat. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa HAM  sebagai produk import dari barat. Padahal jika ditanyai tentang HAM  maka masyarakat akan mengatakan Hôm (tidak tahu). Artinya pemahaman yang minim akan HAM lah yang membuat masyarakat acuh tak acuh.  
Sebenarnya pendapat bahwa HAM ini bersifat negatif seperti yang disangkakan masyarakat saat ini akan terbantahkan jika kita mau mengkaji lebih dalam akan pemaknaan isu tersebut. Isu HAM menjadi suatu isu yang sangat krusial di Aceh. Bagaimana tidak, permasalahan konflik masa lalu di Aceh menimbulkan perasaan yang sangat mendalam bagi bagi korban maupun keluarga korban.
Konflik Aceh merupakan perjalanan sejarah serambi mekkah yang membersitkan suatu refleksi sosio-historis yang benar-benar menambah kenangan dan duka nestapa yang tiada akhirnya. (Apridar:2005)
Konflik yang dimulai baik semenjak pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan RI sudah membekas bagi masyarakat Aceh. Konflik ini pun menuju titik klimaksnya antara tahun 1989-1998 yang disebut sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Selain itu ketika diberlakukannya Darurat Militer (DM) pada tahun 2003 dan berlanjut ke Darurat Sipil (DS) pada 2004 makin menyanyat hati masyarakat Aceh sendiri.
Pasca perdamaian Aceh apakah kasus tersebut memberikan jawaban bagi para korban ?. Baik janda, anak yatim, dan keluarga yang ditinggal seakan-akan menjadi momok yang masih kelam di Aceh.
Rentetan kejadian politik dan pembantaian yang berlangsung selama Indonesia merdeka (Orde Lama dan Orde Baru) di Aceh, hampir selalu punya makna tersendiri, yang mungkin jauh lebih dalam artinya bagi masyarakat tersebut dibandingkan dengan masyarakat di daerah lain. Sebagai contoh perbandingan misalnya Aceh dan Timor-Timur. (Al Chaidar,dkk:1999)

Memepertanyakan KKR Aceh
Dipenghujung akhir tahun ini, pemerintah Aceh mewacanakan untuk mengesahkan pembentukan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi (KKR) di Aceh. Sebuah komisi yang diamanahkan oleh Undang-undang Pemerintah Aceh dan juga oleh Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Aceh untuk mengungkap dan menyelesaikan semua kejadian pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh melalui pendekatan korban.
Dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh termaktub bahwa "Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh".
Hal ini menandakan bahwa komisi ini memiliki peran yang besar untuk dapat mengungkapkan kasus-kasus yang menimpa masyarakat ketika konflik sebelumnya.
Namun yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah seakan-akan pembentukan qanun ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politis penguasa belaka sehingga banyak pasal yang sarat akan kejanggalannya. Hal ini bisa kita lihat seperti dalam opini Zulfikar Muhammad, Mengkritisi Raqan KKR Aceh  (Serambi, 30/10/2013).
Selain itu juga Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dinilai tidak melibatkan korban kekerasan. (Liputan6.com, 11/11/2013). Sehingga dapat kita simpulkan pembentukan qanun ini seperti setengah dipaksakan  sehingga muncul persepsi bahwa pembentukan qanun tersebut sebagai ajang mencari simpati politik 2014 mendatang bukan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban.

Harapan Korban
Melalui momentum peringatan hari HAM sedunia ini, penulis ingin mengajak untuk merenungi sejenak bagaimana sebenarnya kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh yang hingga saat ini belum terselesaikan. Masih banyak para pelaku pelanggaran HAM bebas berkeliaran dimana-mana.
Sebenarnya baik Korban maupun Keluarga Korban hanya ingin kebenaran dan keadilan diberikan kepada mereka, kemunafikan penguasa ketika konflik harus diperlihatkan secara jelas kepada publik bukan ditutupi oleh pengusa saat ini.
Sudah saatnya kita menyongsong Aceh ke depan yang lebih baik, jangan ada konflik lagi yang menggoreskan luka bagi masyarakat.. Sebab kita tidak ingin lagi luka lama bersemi kembali di hati masyarakat Aceh . Semoga ! []

Penulis adalah Alumni Sekolah Hak Asasi Manusia Untuk Mahasiswa (SeHAMA Angkatan V) KontraS Jakarta dan Siswa Basri Daham Journalism Institute (BJI) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe, saat ini aktif di Forum Komunikasi Mahasiswa Aceh (FKMA).

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!