Menjaring Kabinet Bersih

03.06

Oleh: Alfiandi [1]

Pasca dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2014 lalu, hingga kini tolak tarik dalam menentukan para menteri yang akan berada dalam kabinet Jokowi JK belum juga diumumkan.
Publik seakan terus dibuat penasaran siapakah gerangan orang yang akan menjadi pembantu presiden itu. Spekulasi nama-nama yang akan menjadi kandidat kuat di kabinet Jokowi JK juga terus bermunculan. Ada yang beranggapan bahwa nama-nama tersebut berasal dari kalangan partai politik, namun tak sedikit pula dari kalangan profesional.
Ya, menentukan para menteri sama halnya seperti memilih pasangan hidup. Kita tentu saja melihat bibit, bebet serta bobotnya dan tentu saja hal ini akan terlihat dari rekam jejak sang calon menteri yang diajukan.
Dilakukannya seleksi kabinet tentu tujuan utamanya agar kelak akan lahir para menteri yang bersih sehingga benar-benar dapat melaksanakan tugas berdasarkan tupoksinya masing-masing selama lima tahun kedepan tanpa adanya reshuffle kabinet.
Penempatan sesuai latar belakang pendidikan dan keahlian sang calon menteri juga harus benar-benar diperhatikan. Bayangkan jika seorang menteri yang memiliki latar belakang informatika harus menjadi menteri olah raga, tentu hal tersebut akan mempersulit implementasi kerjanya meskipun ini bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi apalagi jika dalam menentukan menteri sudah memasuki ranah politis.
Dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Dari kedua pasal diatas, kita memahami bahwa UUD 1945 memang menegaskan bahwa menteri dipilih oleh presiden, sehingga kita dapat memaknainya bahwa setiap kandidat yang dipilih memang merupakan hak preogratif sang empunya kuasa yaitu presiden. Namun pada kenyataannya hal itu sulit untuk dilakukan sebab ada banyak pertimbangan yang juga harus dikedepankan salah satunya adanya politik transaksional. Oleh sebab itu Jokowi harus bekerja keras untuk memastikan orang-orang di kabinetnya adalah insan yang bersih dari catatan kelam masa lalunya baik korupsi dan juga keterlibatannya pada kasus pelanggaran HAM.

Kabinet Bersih

Kita tentu mengapresiasi langkah awal yang dilakukan oleh Jokowi dalam menentukan menterinya. Dengan melibatkan KPK dan PPATK setidaknya sudah memunculkan opini publik bahwa rakyat ingin menteri yang bersih dari korupsi, sebab kita tidak ingin kabinet yang hadir saat ini sama bermasalahnya seperti masa pemerintah sebelumnya.
Sungguh sakit rasanya jika memiliki menteri seorang koruptor, bukan hanya mengotori nama besar keluarga sang menteri semata, jauh dari itu nama baik bangsa juga akan ternodai di mata publik.
Sebagai pemimpin seharusnya mereka dapat memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi kinerja pemerintahan negeri ini. Bukan justru melakukan tindakan korup, apalagi pasca mencuatnya kasus yang menyelimuti Kementerian Agama. Kita mengangap instansi ini ditempati oleh orang-orang suci namun anggapan itu salah, tidak hanya Menterinya yang korup bahkan bawahan-bawahan di kementerian agama pun tak luput dikelilingi oleh maling-maling berdasi.
Kabinet bersih harus benar-benar diciptakan oleh Jokowi JK, berdasarkan temuan dari KPK dan PPATK yang menyebutkan dari 43 nama yang disodorkan Jokowi dan ada 8 nama diantaranya masuk dalam daftar merah dan kuning di instansi penegak hukum itu.
Sikap tegas untuk melawan korupsi harus benar-benar dilakukan oleh Jokowi, jangan sampai dominasi politik transaksional dikedepankan, alih-alih membangun bangsa justru akibat fatal akan muncul dan merongrong hingga melumpuhkan kinerja pemerintah dikemudian hari.
Usaha untuk membentengi diri dengan menolak orang-orang yang dianggap bersalah mencerminkan bahwa kita ingin bersama untuk selalu bergerak ke arah yang lebih baik.

Harus Hebat

Dengan diusungnya Koalisi Indonesia Hebat, setidaknya Jokowi pun harus hebat dalam memilih para pembantunya itu. Harapan rakyat sedang berada di pundak Jokowi.
Semoga roda pemerintahan yang dipimpinnya itu benar-benar dapat berjalan dengan baik. Kita menginginkan hadirnya sebuah pemerintahan yang benar-benar bersih dalam menjalankan tugasnya. Sudah saatnya negara ini dipimpin oleh orang-orang bertangan bersih. Bersih dari catatan korupsi dan bersih dari tindakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.
Jika para pemimpin negeri lahir dari orang-orang bersih tentu negeri ini akan menuju negeri yang tidak ada para pencuri lagi. Semoga kita tidak akan mengulang romantisme gagalnya pemerintahan sebelumnya sehingga kedepan Indoneseia dapat lebih hebat.[]

[1] Penulis adalah Mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) Angkatan IV, saat ini aktif di KSM Creative Minority


Tulisan ini pernah dimuat di Harianaceh.co.id edisi 23/10/2013 
http://www.harianaceh.co.id/opini/2014/10/23/38442/15/10/58/menjaring-kabinet-bersih/

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!