Politik (Kacangan) Di Nanggroe Meutuah

06.15

Berbicara mengenai situasi politik di Aceh akhir-akhir ini memberikan kesan bagi kita bahwa demokrasi di Aceh belumlah dapat kita katakan sebagai demokrasi yang ideal dengan harapan masyarakat. Konflik dan perdebatan yang kerap mewarnai media massa menjadi berita dan cerita yang hangat nan panas untuk diangkat menjelang pemilu 2014 kali ini. Sangking panasnya konflik tersebut menimbulkan jatuhnya korban jiwa (acehbaru.com 6/2/2014).
Ralf Dahdenrof (1955), pernah menjelaskanbahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan, buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Begitu pula konflik politik yang ada sekarang ini di Aceh, bukan hanya pada tataran elit politik saja yang mengalami gesekan konflik, pada kalangan bawah (grass root)-pun gesekan tersebut mencuat dan menjadi percikan api permusuhan yang kian merebak.
Memang antara politik dan konflik dua hal yang sangat erat kaitannya dimanapun dan kapanpun kita berada. Namun pertanyaannya, jika memang konflik itu suatu ironi apakah tanpa konflik pelakasanaan demokrasi yang baik itu bisa berjalan di nanggroe meutuah ini?.
Sebenarnya, jika kita mau merenungi kembali pada makna dan hakikat akan semangat perdamaian yang diciptakan dan telah berhasil hadir di masyarakat Aceh saat ini, kita akan mendapatkan suatu makna damai itu sendiri.
Tentu kita setuju makna damai sebagaimana yang diungkapkan oleh Martin Luther King, perdamaian yang sesungguhnya bukan semata-mata tidak ada ketegangan, melainkan adanya keadilan. Sungguh indah persepsi makna akan damai itu, namun pada hakikatnya damai yang dibutuhkan oleh rakyat Aceh adalah sangat sederhana, perdamaian yang dibalut dengan keharmonisan masyarakat antar golongan demi mengangkat marwah tanoh eundatu.
Politik Kacangan
Suasana politik di Aceh bisa kita sebut sebagai politik kacangan. Jika kita melihat pemberitaan di berbagai media massa tingkat partisipasi dan pelaksaan demokrasi partai politik di Aceh masih sangat rendah. Kerendahan ini berasal dari pemahaman partai yang begitu minim, selain itu pandangan masyarakat yang cendrung pesimistis akan politik, partai politik dan demokrasi itu sendiri. Menuju pada titik nadir yang berimbas pada ketidak percayaan masyarakat untuk melihat partai politik itu sendiri.
Layaknya sebagai kacang yang dijual dengan begitu mudah nan murah meriah, begitulah umpanya politik yang ada sekarang. Suara dari masyarakat dapat dibeli dengan politik uang, nyawa orang bisa dihilangkan dengan uang, hingga tindakan diskriminatif dan mendeskreditkan pada golongan dan kelompok tertentu menggambarkan bahwa memang kita belum dapat untuk melaknasaakan demokrasi dengan baik.
Semangat perdamaian yang tertuang di dalam pasal 79 poin b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh yang menegaskan bahwa salah satu fungsi partai politik lokal adalah penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Hal inilah yang belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh beberapa partai, termasuk pula dengan partai lokal di Aceh.
Penulis menilai, meskipun tingkat demokrasi di Aceh sudah membaik dibandingkan ketika masa konflik silam serta membandingkannya juga dengan masa sebelum reformasi. Namun pada kenyataanya kadar “membaik” tersebut hanya terlihat secara formal semata, namun sungguh disayangkan secara isi atau substansi pelaksanannya masih sangat jauh dari harapan.
Menurut pandangan penulis konflik yang terjadi saat ini disebabkan tiga faktor. Pertama, minimnya pemahaman akan demokrasi di masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari kenyataan berbagai tindakan anarkisme yang terjadi akhir-akhir ini menjelang pemilu 2014.
Kedua, masyarakat yang cendrung telah melupakan tujuan akan makna perdamaian yang sebenarnya harus tercapai. Perdamaian seolah-olah menjadi bencana bagi mayarakat Aceh, bukankah dengan Aceh damai kita ingin menjadikan Aceh ini menjadi lebih baik, namun mengapa justru dengan adanya damai menjadikan ladang permusuhan antar sesama?.
Ketiga, munculnya adu kepentingan antar golongan yang tidak memihak rakyat. Penulis menyadari bahwa perjuangan transformasi pasca konflik ke arah damai bukan semata-mata untuk membangun Aceh serta membangun kepercayaan mayarakat akan pemimpinnya namun hanya sebagai alat untuk menjadikanya sebagai jalur kepentingan golongannya semata.
Harus Lebih Baik
Sudah seharusnya kita mengawal perdamaian ini kearah yang lebih baik, tindakan anarkisme, premanisme, dan diskirminatif yang terjadi menjelang pemilu 2014 harus dilakasakan secara lebih santun dan bermartabat, mengingat pemilu 2014 adalah puncak dari perhelatan demokrasi pada tataran legislatif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun di tingkat pusat sebelum pada tataran eksekutif untuk pemilihan presiden.
Menurut penulis ada dua langkah yang dapat dilakukan oleh kita bersama, Pertama, mengingat makna perdamaian sangat penting untuk dikedepankan, maka seharusnya para kelompok yang bertikai harus saling mengerti dan memahami satu dengan yang lainnya. Kedua, peran pemimpin dan aparat keamanan juga harus bertindak tegas dalam menilai hal tersebut. Selain itu langkah-langkah preventive juga harus ditanamkan bagi masyarakat agar dapat menyikapi masa-masa pemilu ini dengan baik.
Memang tidak dapat kita pungkiri dimanapun dan kapanpun jika saat pemilu tiba, masalah dan konflik akan selalu mewarnai eskalasi pemilu. Namun apakah kita sadar dengan tingkah laku yang seperti itu secara perlahan justru memberikan efek negatif kepada generasi penerus. 
Bayangkan saja, jika tingkat pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang kerap dilakukan saban hari meningkat dan beralih pada tindak pidana murni yang berujung pada perampasan hak asasi orang lain hingga menimbulkan korban jiwa, sungguhlah hal tersebut menjadi tindakan yang sangat memiris  hati jika mengingat Aceh merupakan daerah yang kuat akan adat dan syariat. Alih-alih ingin memajukan demokrasi namun sunguh tak disangka sebenarnya kitalah aktor perusak demokrasi itu sendiri.
Pelaksanaan pemilu sekarang ini seharusnya mengedepankan ruang dialog publik yang memiliki toleransi antar sesama. Toh sebenarnya para elit yang maju juga berasal dari rumpun yang satu. Rumpun Tanoh Eundatu Nanggroe Meutuah.[]
Penulis adalah Alfiandi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) Angkatan IV. Saat ini aktif di Forum Komunikasi Mahasiswa Aceh (FKMA).

Tulisan ini pernah di muat di Acehbaru.com edisi 12 Februari 2014.         http://www.acehbaru.com/read/2014/02/12/8149/politik-kacangan-di-nanggroe-meutuah/

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!