Ada apa dengan Komisi A ?

01.17

Oleh: Alfiandi [1] [Tulisan ini pernah di muat di AJNN.NET Edisi 27 Februari 2014 
http://www.ajnn.net/2014/02/ada-apa-dengan-komisi/]


Sungguh aneh bin ajaib, hard disk di Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang berisi data-data dan dokumen penting seperti rekaman, foto-foto kegiatan Komisi A hingga pembahasan qanun yang tergolong penting hilang (AJNN 22/02/2014).
Banyak orang menafsirkan dengan berbagai cara berbeda. Tentunya ketika kita melihat ada data dari lembaga legislatif yang memiliki otoritas penuh dalam mengawasi kinerja eksekutif dapat hilang begitu saja dan belum dapat ditemukan hingga kini.
Seperti yang dilansir di beberapa media massa, sebenarnya data tersebut sudah hilang semenjak beberapa hari saat Komisi A melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI (AJNN 23/02/2014). Namun baru saja merebak kepada media setelah adanya pengakuan dari salah satu staff di Komisi A tersebut.
Bak orang yang menyembunyikan sesuatu kepada publik, DPRA seakan mengganggap kejadian tersebut sebagai suatu keadaan yang biasa-biasa saja sehingga tidak perlu untuk diketahui oleh siapapun. Inilah salah satu kesalahan fatal para pemimpin negeri ini yang tidak mau mejelaskan sesuatu secara jujur jika rakyat meminta keterangan yang sebenarnya dari mereka.
Minim Pengawasan
Setidaknya kita dapat melihat bahwa sebenarnya dari Komisi A sendiri sangat minim pengawasan yang dilakukan oleh pihak kemanannya. Seharusnya data yang sepenting itu tidak dapat dengan mudah oleh orang untuk mengetahui keberadaannya, mengingat sifat dari dokumen tersebut penting.
Kejadian yang belum pernah terjadi selama puluhan tahun di Komisi A ini seakan menjadi berita yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Berbagai sangkaan dan opini publik kian mewarnai ruang media.
Asumsi-asumsi kian mengalir, tidak hanya di media massa di berbagai media sosial-pun seakan menjadi asupan gizi bagi penikmat informasi. Banyak kalangan yang menilai hal ini sebagai tindakan ceroboh yang pernah dilakukan oleh wakil rakyat kita. Ada yang memberikan asumsi positif namun tak sedikit yang negatif, bahkan sampai ada yang menuding kasus tersebut terdapat unsur permainan orang dalam yang tentu salah satunya adalah anggapan untuk membuka hard disk bukan sesuatu yang instan. Perlu proses mulai dari masuk ke ruangan, mencari hard disk pada komputer yang dituju, hingga membuka baut yang menyita cukup banyak waktu.
Memang tidak salah jika banyak orang yang menerka hal tersebut, namun setidaknya DPRA harus mawas diri dan mengerti akan situasi ini. Bagaimana ingin menciptakn cleangoverment di Aceh jika ditubuh institusi yang mengawasinya saja masih tidak becus.
Menjadi Pelajaran
Setidaknya kita dapat mengambil satu pelajaran moril yang penulis sebut sebagai “shock terapi untuk sang dewan” agar para pejabat ini nantinya tidak akan mengulang kembali kejadian yang seperti ini.
Seharusnya mereka dapat menjaga data tersebut dengan pengawasan yang baik. Hal ini dilakukan agar nanti jika kasus ini terulang kembali, pasti akan dengan mudah cepat terbongkar. Salah satu caranya dengan melengkapi seluruh ruangan yang ada di tiap-tiap Komisi dengan CCTV.
Miris memang jika data dalam hard disk saja bisa hilang, bagaimana mungkin mereka kelak bisa menjaga amanah rakyat yang berada di pundak mereka?. Paling tidak kejadian ini kita harapkan tidak akan terulang kembali untuk kedua kalinya, jika tidak akan berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap dewan dikemudian hari. Menurut penulis langkah yang perlu diambil oleh DPRA adalah. Pertama, DPRA harus merenenungkan kejadian ini sebagai alasan mengapa hal yang memalukan ini bisa terjadi. Apakah sebenarnya ada permainan di dalam tubuh Komis A?. Entahlah, terlepas dari itu semua seharusnya DPRA harus lebih bisa menjaga amanah rakyat.
Kedua, pihak keamanan harus mengambil langkah yang cepat, aktif, dan progresif. Kita harapkan pihak keamanan dapat mengungkap kasus ini dengan segera mengingat pentingnya berbagai dokumen yang tersimpan dalam hard disk tersebut. Jangan sampai hingga akhir masa jabatan mereka yang tinggal menghitung hari data-data penting yang ada hilang begitu saja.
Seolah menjadi alasan untuk menjadikan momen ini sebagai ajang cuci tangan rekam jejak kesalahan yang pernah di lakukan, mengigat pastinya dalam hard disk tersebut terdapat dapat keuangan yang sarat akan kegiatan mark up anggaran.
Ketiga, sebagai masyarakat yang mendukung penegakan demokrasi, kita harus mengkawal kasus ini dengan baik agar para dewan kita yang terhormat tidak melakukan kesalahnnya ini untuk kedua kalinya dikemudian hari.
Seharusnya tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap kedewasaan harus kita tumbuhkan dengan segera, agar DPRA dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Baik fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi.
Jika dalam hard disk tersebut terdapat data mengenai realisasi anggaran proyek dan berbagai rancangan peraturan hukum bisa hilang tentu akan menghambat fungsi dari lembaga legislatif tersebut kededepannya.[]
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) Angkatan IV, saat ini aktif di Forum Komunikasi Mahasiswa Aceh (FKMA).

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!