Mempertanyakan Kemurnian UN

01.54

Oleh: Alfiandi [1] [Tulisan ini pernah di muat di Imsanews.co Edisi 8 Mei 2014
http://www.imsanews.co/2014/05/mempertanyakan-kemurnian-un.html]

PADA bulan April  lalu media massa di tanah air ini sangat marak memberitakan tentang Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Mengenah Atas (SMA), maka di awal bulan ini isu UN untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilakukan secara serentak di Indonesia menjadi isu yang tidak kalah hangatnya.

Hal ini dikarenakan nasionalisasi ujian seakan menjadi program dan ajang tahunan yang dianggap hebat oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. 

Polemik Ujian Akhir

Berbicara mengenai tentang ujian akhir pada masa studi, maka kita akan dihadapkan pada polemik berbagai macam permasalahan. Seakan ujian akhir bagaikan benang kusut yang secara historis di negeri ini belum mendapatkan jawaban akan penyelesaian yang bersifat solutif.

Kita bisa mengingat bagaimana perjalanan ujian akhir pada masa studi pendidikan dasar, menengah dan atas dihadapkan pada beberapa kali percobaan mulai dari Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), Nilai EBTANAS Murni (NEM), Ujian Akhir Nasional (UAN) dan juga Ujian Nasional (UN). Namun, apapun sebutannya kesemua ujian tersebut masih tetap terpusat pada capaian nilai yang bersifat angka. 

Apakah standarisasi nilai dapat menjawab akan permasalahan terhadap penyelesaian pendidikan di negeri ini? Tentu jawabannya tidak sesederhana itu, perlu adanya dukungan dari semua pihak dan berbagai prinsip yang harus dikedepankan dalam pendidikan. 

Dalam sistem pendidikan kita ada enam prinsip penyelenggaraan pendidikan yang harus dilaksanakan pemerintah dan salah satu dari enam prinsip itu, nilai moril yang harus diutamakan muncul pada proses pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Mempertanyakan Kemurnian UN

Hakikat sebuah ujian adalah pengorbanan, kesabaran dan kerja keras. Begitu pula dengan ujian akhir pada proses belajar mengajar yang dihadapi siswa, ini merupakan jalan baginya untuk giat belajar dengan mengorbankan aktivitas bermain agar bisa mencapai nilai sesuai target yang memuaskan.

Diberbagai media massa, banyak target-terget yang telah direncanakan oleh siswa yaitu lulus dengan nilai terbaik, selain itu sekolah-sekolah dan daerah pun memiliki target sendiri dalam memandang UN. Ada kepala sekolah yang menargetkan tingkat kelulusan di sekolahnya mencapai 100%, Kepala Dinas,  Bupati/Walikota menginkan di daerahnya tingkat kelulusan UN harus mencapai 99 persen.

Pasang target ini memang tidak melanggar akan kaidah dan norma-norma yang ada di masyarakat. Namun penulis menilai dengan adanya target yang mencapai 100% atau target yang mengarah pada kesempurnaan cendrung terlihat dipaksakan. 

Tidak menutup kemungkinan dalam UN muncul permainan yang sarat akan manipulatif terhadap proses UN. Katakanlah ada sekolah yang menargetkan 100% siswanya lulus sehingga tidak menutup kemungkinan sekolah tersebut terdorong untuk melakukan tindakan yang salah, sang guru mencari celah untuk memberikan jawaban dan sang murid pun rela membeli kunci jawaban.

Selain itu berbagai pelanggaran lainnya ketika UN juga kerap muncul, hal ini bisa kita lihat dari data Ombudsman Sumatera Utara yang menemukan pelanggaran UN ketika dilakukan pengawasan terhadap beberapa sekolah di Medan. Dari pengawasan tersebut, ditemukan sejumlah pelanggaran di sekolah penyelenggara yang tidak sesuai dengan Prosedur Operasi Standar yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). (Republika.co.id, 14/4/2014)

Tanpa mau berbicara naif, berbagai kecurangan kerap terjadi di negeri ini. Hal ini dikarenakan standarisasi tiap sekolah yang berbeda dan kurikulum yang selalu berganti menjadikan UN sebagai batu karang yang sulit untuk di pecahkan. Banyak aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan pelajar sejak beberapa tahun silam untuk menolak dan mencabut UN dalam pendidikan.

Namun alih-alih untuk menghapus, pemerintah tetap kokoh mempertahankan UN, hanya sistem penilaian sedikit berubah baru-baru ini, yaitu kelulusan siswa bukan semata pada nilai UN melaikan juga ditentukan pada nilai yang diberikan sekolah. Tetapi kembali kepada permasalahan awal bahwa segala kesuksesan dari peserta didik di negeri ini hanya bisa dipandang dari indeks nilai semata dalam beberapa hari ujian, bukan selama masa studi yang ditempuh oleh seorang pelajar. 

Revitalisasi Tujuan Pendidikan

Seharusnya kita semua harus dapat merevitalisasi dan mengubah paradigma akan makna pendidikan. Pendidikan bukan hanya berorientasi pada nilai semata, melainkan pendidikan dapat menjadikan kita sebagai insan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Hal ini senada dengan amanat konstitusi kita yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

Namun pertanyaannya yang akan muncul dalam konteks meningkatkan ketakwaan apakah kita bisa menjadi lebih baik jika melihat tingkat kecurangan dalam UN seakan dilakukan dengan sistematis dan terorganisir dengan baik? Akankah capaian akhlak mulia di masyarakat kita dapat terpenuhi? 

Sudah saatnya kita jangan memandang nasionalisasi ujian sebagai  suatu standar sistem penilaian atas hasil belajar siswa selama tiga tahun, hanya dengan dalih untuk meningkatkan mutu pendidikan, melainkan makna akan pendidikan itu harus dikaji secara mendalam untuk dapat meningkatkan prestasi.

Tentu setiap orang ingin mendapatkan prestasi yang diinginkan secara tinggi, bukan hanya peserta didik, guru, pihak sekolah, dinas, bupati/walikota, bahkan menteri pendidikan dan presiden sekalipun mengharapkan prestasi pendidikan yang baik kedepannya.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk meningkatkan prestasinya tentunya dengan cara-cara yang benar pula bukan hanya mengedepankan kuantitas nilai semata sedangkan kualitas akan makna pendidikan dan moralitas harus dikesampingkan. Padahal jika kita melihat negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Finlandia, Australia, Jerman, dan Kanada jarang yang mau menasionalisasikan ujian karena hal ini dianggap akan mempersempit kreativitas peserta didik. 

Oleh sebab itu tawaran dari penulis untuk menyikapi permasalahan yang sangat kompleks ini adalah pertama, pemerintah harus mengkaji ulang akan penerapan ujian nasional yang carut marut di negeri ini, kedua, jika memang ujian tetap dipertahankan menjadi standar nilai, jangan sampai peserta didik dan instansi pendidikan sendiri harus melakukan permainan kotor sebab sistem yang dibuat pemerintah memunculkan celah untuk bermain kotor, ketiga, dukungan dari seluruh pihak baik akademisi, pemerintah, instansi pendidikan dan masyarakat luas harus dielaborasikan secara bersama agar dapat menciptakan iklim yang kondusif dalam penciptaan sistem pendidikan yang lebih baik kedepannya. []

* Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) Angkatan IV, aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Lhokseumawe. Email : alfiande_pii@yahoo.com

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!