Menggagas Politik Pembangunan Aceh Yang Lebih Baik

00.53


Oleh: Alfiandi [1][Tulisan ini memenangkan Juara I Lomba Menulis Artikel tingkat mahasiswa se-Aceh oleh PECAPP Tahun 2014]

Secara konseptual Politik Pembangunan di Aceh belum mengarah kepada politik pembangunan yang baik. Hal ini dapat kita lihat dari minimnya perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Berbagai sektor pembangunan daerah masih salah arah, kebijakan dan aturan yang berhubungan dengan sektor pendidikan, kesehatan dan infrasutruktur masih jauh dari kata dari layak.
Menurut data Analsisis belanja Publik Aceh yang dihimpun oleh Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), sejak tahun 2008 hingga akhir tahun 2013, Aceh telah menerima lebih dari Rp 100 triliun, yang menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah terkaya dan terus akan meningkat di masa mendatang.
Namun sangat sayang rasanya sebagai daerah terkaya, pembangunan di Aceh belum bisa mensejahterakan masyarakat Aceh itu sendiri. Pembangunan hanya terfokus pada kota-kota besar saja di Aceh Sedangkan daerah-daerah pelosok makin jauh terpinggirkan.
Pembangunan yang hanya terfokus pada satu titik dapat menimbulkan kecemburuan daerah lainnya. Alhasil akan muncul stigma di masyarakat bahwa pemerintah Aceh hanya dapat mengumbar janji ketika ia ingin dipilih. Parahnya lagi pembangunan di Aceh juga hanya mementingkan golongan tertentu, stigma inilah yang seharusnya dihilangkan oleh Pemerintah Aceh dari pemikiran masyarakat agar dapat mempersatukan  masyarakat tanpa adanya perbedaan.
 Revitalisasi Politik Pembangunan
Perlu adanya revitalisassi politik pembangunan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Pucuk kepemimpinan yang diemban oleh Zaini dan Muzakkir harus memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.
Sebagai sebuah daerah yang pernah mengalami konflik, anggapan akan daerah yang tertinggal dalam pembangunannya juga kerap terdengar oleh masyarakat. Lebih-lebih musibah Tsunami yang memporak porandakan Aceh beberapa tahun silam menjadikan anggapan tersebut dapat menghambat pembangunan yang ada di Aceh.
Bila melihat pembangunan di Aceh pasca Tsunami memang banyak perubahan yang ada. Akan tetapi hal tersebut masih jauh dari harapan banyak orang, sudah 8 tahun semenjak tsunami melanda Aceh namun pembagunan yang bermutu tak pernah dirasakan dan dicicipi oleh masyarakat. Hal ini lah yang memberikan kesan bahwa Pemerintah Aceh tidak serius untuk membangun daerah ini.
Berbicara mengenai pembangunan, kita sangat setuju dengan pendapat Rogers dan Shoemaker (1971), mereka pernah mengatakan bahwa pembangunan ialah suatu jenis perubahan sosial dimana ide – ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik.
Namun pertanyaannya apakah pembangunan itu akan menjadi suatu perubahan sosial ke arah yang lebih baik jika tidak didukung oleh politik pembangunan yang bail pula dari pemerintah itu sendiri?, bila membandingkan pembagunan dengan wilayah lain di Indonesia mungkin Aceh merupakan provinsi yang tak jauh bedanya dengan provinsi lainnya. Selain itu, meningkatnya jumlah korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di Aceh kian tahun selalu meningkat seakan-akan perdamaian Aceh memberikan peluang bagi para pejabat publik untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Penghamburan dana yang tak semestinya dilakukan oleh Pemerintah Aceh akan berdampak pada penurunan devisa daerah. Sehingga proyek pembangunan yang semestinya diprioritaskan pada waktu dan kegiatan tertentu terhambat dikarenakan penghamburan dana yang tak tentu arah.
Dalam tatanan politik pembangunan di Indonesia bisa kita katakan politik pembangunan nasional  tertuang pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN), namun hal ini belum dapat terealisasi secara signifikan kepada daerah jika daerah tersebut juga tidak menetapkan Garis Besar Haluan Daerah (GBHD)-nya secara jelas. Peraturan serta kebijakan yang baik juga harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah daerah. Begitu pula di Aceh.
Jika kita mau mengambil contoh dari Tujuan dari Politik Pembangunan Jerman sungguh Aceh  dapat lebih baik dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak tujuan politik pembangunan mereka adalah untuk memperbaiki situasi kehidupan masyarakat, terutama dari lapisan masyarakat miskin serta  tiga hal penting yang harus dicapai dalam satu masa kepemerintahan di Jerman yaitu Pertumbuhan perekonomian yang produktif, Keadilan sosial, dan Ekologi yang berkesinambungan.
Artinya jika Aceh bisa menerapkan konsep ini pada semua daerah  Kabupaten/Kota yang ada maka otomatis Pemerintah Aceh akan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Salah satu cara agar bisa menerapkan tiga konsep seperti tersebut adalah dengan memberikan keadilan alokasi dana bagi daerah kabupaten/kota di Aceh sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2013, Pemerintah Aceh memilki alokasi sebesar 60 persen, sedangkan 40 persen lagi disalurkan kepada kabupaten kota Dengan tetap menggunakan formula seperti jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia dan indeks kemahalan konstruksi. (Analsisis belanja Publik Aceh, PECAPP). 
Solusi Akhir
Perlu adanya solusi akhir yang harus diambil oleh Zaini dan Muzakkir pada masa pemerintahannya kali ini. Tindakan percepatan pembangunan secara holistik harus dilakukan dengan segera agar kekecewaan masyarakat tidak berlarut lebih lama. Selain itu mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi kegiatan harus mengacu kepada standar perencanaan pembangunan yang benar.
Setidaknya ada tiga hal yang menurut penulis menghambat pembangunan di Aceh. Pertama, Pemerintah Aceh masih menerapkan model lama dalam perencanaan pembangunan di provinsi ini, hal ini terlihat dari lemahnya peran Pemerintah Aceh untuk bisa bangkit kembali. Kedua, alasan Aceh sebagai daerah pasca konflik dan daerah yang pernah dilanda musibah Tsunami menjadikan Aceh susah untuk berkembang. Ketiga, minimnya sumber daya manusia yang mampu merencanakan pemetaan yang baik dalam pembangunan di Aceh menjadi masalah serius yang harus segera dibenahi.
Dalam pembangunan sumber daya manusia yang efektif agar mendapatkan hasil yang maksimal menurut pandangan penulis seharusnya kepemimpinan Aceh kedepannya menerapkan pembangunan yang visioner. Langkah pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan empat cara.  Pertama, pembangunan pendidikan yang baik, sebab tidak dapat kita pungkiri pendidikan adalah hal yang sangat urgent bagi maju dan mundurnya suatu peradaban, begitu pula di Aceh. Pendidikan yang merata bagi segenap rakyat Aceh otomatis akan menciptakan insan-insan yang memiliki wawasan dalam membangun Aceh kedepan. Pendidikan layaknya lampu yang senantiasa menerangi orang yag ada disekitarnya di saat dalam kegelapan.
Pembangunan pendidikan yang harus dilakukan pada priode kepemimpinan Zaini dan Muzakkir kedepannya harus melalui langkah yang tepat, seluruh rakyat Aceh harus mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang tidak membebani rakyat dalam hal biaya dan pendidikan yang memiliki kualitas yang memadai baik dari sarana dan prasarana. 
Kedua, pembangunan teknologi, jika pendidikan telah diberikan bagi rakyat maka hal yang harus dilakukan pada pemerintahan Zaini dan Muzakkir ke depan adalah pembangunan teknologi yang tepat guna. Memberdayakan masyarakat untuk memiliki andil yang besar dalam pemanfaatan teknlogi adalah kunci berhasilnya masyarakat dalam proses pendidikan tersebut. Pembangunan teknologi dengan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang efektif akan menciptakan masyarakat yang berkualitas.
Ketiga, pembangunan kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat adalah wujud dari aktifnya pemerintahan untuk peduli kepada pemenuhan aspek sehatnya masyarakat baik pangan dan gizi maupun pelayanan kesehatannya nantinya.

Sudah saatnya rakyat Aceh untuk maju, kita tidak perlu lama lagi menunggu perubahan agar rakyat sejahtera sebab perubahan tidak akan muncul dari penantian yang ditunggu tetapi perubahan hadir dari semangat yang ada dalam diri rakyat Aceh itu sendiri.[]

Penulis adalah mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) Angkatan IV, saat ini aktif di KSM Creative Minority. Email: Alfiande_pii@yahoo.com

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!