Mewaspadai Organisasi Asing

23.12

Oleh: Alfiandi, S.H[Tulisan ini pernah dimuat di Politikita.com Edisi 15 Maret 2015 http://politikita.com/2015/03/15/mewaspadai-organisasi-asing/]
AKHIR-akhir ini masyarakat Aceh sedang merasakan kegelisahan yang berkepanjangan, pasalnya ada beberapa organisasi asing yang mulai meresahkan dan kehadirannya memunculkan banyak tanda tanya bagi banyak pihak yang pada akhirnya isu tentang organisasi tersebut menjadi perhatian serius bagi kita untuk menyikapinya.
Sejak Aceh dilanda musibah Tsunami pada 2004 silam, memang banyak sekali bantuan asing diterima oleh Aceh. Baik bantuan dari segi moril maupun materil terus berdatangan dengan tujuan utama memajukan dan membangun kembali infrastruktur di beberapa daerah yang telah diporak porandakan oleh musibah tersebut.
Secara keseluruhan, organisasi asing ini memiliki latar belakang kemanusiaan. Selain itu banyak pula organisasi asing yang memiliki konsentrasi dalam pembangunan sumber daya manusia di Povinsi paling ujung barat negeri ini. Diperkirakan, kucuran dana yang diterima Aceh sangat banyak kala itu.
Selain faktor Tsunami, adanya proses penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) menjadikan kondisi situasi keamanan di Aceh lebih kondusif dibandingkan ketika provinsi ini masih berstatus sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), Darurat Sipil (DS), maupun Darurat Militer (DM).
Perhatian serius dari banyak negara tetangga dan organisasi asing dalam membantu Aceh tentu tak lepas dari sejarah tempo dulu bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki historis perjuangan sejak masa kesulthanan silam. Tentu saja Aceh yang menjadi pusat perhatian bagi dunia internasional yang tak dapat dipandang sebelah mata oleh siapapun, yang pada akhirnya solidaritas internasional tentu akan terus berdatangan seiring proses rehabilitasi dan rekonstruksi tetap berjalan di Aceh.
Lembaga Donor
Selain beberapa negara sahabat yang membantu Aceh tentu saja tak sedikit orgnisasi non pemerintah Non Government Organization (NGO) internasional yang mengambil bagian. Seiring berjalannya waktu, tentu kita sangat membutuhkan uluran tangan dari banyak pihak khususnya ketika sedang dilanda musibah tsunami tersebut.

Namun sayang, banyak pula lembaga donor yang tidak memiliki integritas serta profesionalisme dalam menjalankan visi dan misi organisasinya itu. Salah satunya ketika banyaknya organisasi yang memiliki tujuan lain dari proses awal untuk pembangunan SDM Aceh, tujuan ini antara lain terlihat ketika organisasi ini memiliki misi-misi terselebung dibalik bantuan kemanusiaan yang diberikannya. Contohnya, ketika maraknya pendangkalan akidah bagi masyarakat Aceh akhir-akhir ini yang selalu tersiar dari berbagai pemberitaan media massa.
Organisasi yang seperti inilah menjadi sebuah permasalahan yang serius dan harus kita kritisi bersama demi menjaga nama Aceh sebagai sebuah daerah yang memiliki keistimewaan serta ciri khas akan syariat Islamnya. Bukan justru masyarakat harus rusak akan akidah dan nilai-nilai kultural yang dimilikinya.
Tentu tak dapat kita pungkiri begitu terkejutnya kita ketika Aceh ditargetkan sebagai sebuah zona target misionaris sebagaimana yang dilansir oleh Harian Serambi Indonesia edisi 28 Januari 2015. Hasil dari proses tersebut tentu tak dapat kita tolerir sebagai upaya penipuan berkedok kemanusiaan yang dapat memperburuk citra Aceh di masa mendatang.
Mempertanyakan DEC
Berdasarkan analisis di atas, tentu akan muncul beragam pertanyaan di benak kita terkait organisasi yang kerap meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Sebuah organsasi asing yang bernama Development Committee (DEC) disebut-sebut banyak pihak sebagai organisasi yang memiliki misi terselebung.

Hal ini tentu dapat dikatakan dari beragam pemberitaan di media massa. Mulai dari rekrutment para pengurus organisasi yang tak jelas dan tak terarah dengan baik. Selain itu, organisasi ini disebut-sebut sebagai organisasi yang akan memberikan bantuan dana untuk anggotanya sehingga banyak orang yang mulai tergiur untuk bergabung.
Penulis mulai mendengar akan khadiran organisasi ini di awal 2015 ini. Saat sedang berdiskusi dengan seorang teman, muncul pertanyaan yang serius terkait keberadaan organisasi tersebut. Mereka mempertanyakan bagaimana sebuah organisasi besar yang memiliki cabang pengurus di beberapa kabupaten/kota di Aceh tidak memiliki konsep yang jelas. Selain itu proses perekrutannya pun memiliki target masing-masing di tiap-tiap daerah.
Kebanyakan target masyarakat yang diajak untuk bergabung adalah masyarakat yang memiliki pengaruh besar di beberapa
gampoeng dan kecamatan di tiap-tiap kabupaten/kota. Mulai dari kalangan terpelajar hingga masyarakat awam yang belum begitu paham akan mekanisme organisasi.

Dari beberapa media mengabarkan bahwa organisasi ini memiliki permasalahan terkait proses izinnya, seperti yang terjadi di Aceh Utara, organisasi ini tidak terdaftar di Kesbangpol Kabupaten tersebut. Selain itu di wilayah Pidie, atas desakan masyarakat yang mulai resah, oleh banyak pihak menyarankan agar organisasi ini dihapus dan seluruh berkas sang calon anggota harus dikembalikan kepada sang empunya.
Jika kita menggunakan akal sehat, tentu sebuah organisasi tidak begitu serta merta dengan mudahnya memberikan uang kepada para anggotanya tanpa harus bekerja mengeluarkan tenaga. Ini akan bertentangan dengan nalar kritis kita.
Selain hal di atas, kejanggalan lainnya adalah minimnya akses informasi terhadap organisasi ini. Berdasarkan analisis pribadi penulis, publikasi kepada masyarakat melalui media internet belum tersampaikan dengan jelas. Jika kita telusuri dalam website DEC seperti http://c-dec.blogspot.com/ baik konten web dan manajemen web tidak begitu meyakinkan banyak pihak dan cenderung tidak memiliki gambaran jelas bagi publik, sehingga titik lemah dari organisasi ini pun dapat dengan mudah terlihat.

Beranjak dari hal di atas, seharusnya kita sebagai masyarakat Aceh patut mengkaji lebih dalam akan keberadaan organisasi yang mencurigakan di Aceh. Jika memang organisasi ini tidak bermasalah, seharusnya para pengurusnya pun dapat mengklarifikasi dan melakukan sosialisasi akan keberadaannya kepada masyarakat dengan lebih terbuka. Dan tentu saja sumber dana yang akan diberikan kepada anggotanya patut diperjelas secara transparan sehingga rasa keraguan dalam hati banyak masyarakat dapat terselesaikan sudah.
Semoga fenomena kehadiran banyak organisasi asing yang ada di Aceh menjadikan kita harus selalu mewaspadai berbagai kegiatan yang tidak memiliki kejelasan dalam manajerial maupun keterbukaan informasinya. Tentu kita sebagai masyarakat Aceh harus bijak dalam menyikapi hal ini. Ruang dialog yang lebih terbuka harus dilakukan sesegera mungkin antara pengurus organisasi dengan pemerintah setempat sehingga kita berharap dari permasalahan ini akan terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang demokratis.[]
 Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, aktif di Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU). Email: Alfiande_pii@yahoo.com

You Might Also Like

0 komentar

Beri Komentar!